Komisi VII DPR RI menginginkan sejak lama subsidi minyak dan gas dilakukan secara tertutup. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, subsidi yang baik bukanlah subsidi harga, melainkan subsidi yang sifatnya tertutup. Jika subsidi harga diberlakukan, maka kan terjadi disparitas harga, kemudian muncul kesempatan orang melakukan kecurangan. Ia menginginkan subsidi tertutup diberlakukan di setiap daerah.
“Sebetulnya kartu pemerintahan sekarang itu adalah subsidi, mestinya itu bisa dilakukan secara menyeluruh. Pernah ada pilot project di Tarakan, tetapi itu gagal dengan alasan sinyal dan listrik sering padam. Nanti di Jakarta kami akan menggelar rapat terkait evaluasi dari subsidi migas ini,” kata Gus Irawan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan direksi PT. Pertamina dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2019).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam pertemuan turut dibahas mengenai jaringan gas (jargas) dan Elpiji 3 kilogram. Secara umum, harga Elpiji tidak menjadi masalah. Jika terjadi kelangkaan, pasti menyebabkan harga menjadi tinggi. Berdasarkan paparan, harga Elpiji di bawah Rp 20 ribu per tabung. Ini masih baik dibandingkan beberapa daerah lain. Mungkin saja daerah lain mendapat alokasi yang tidak sebanding sehingga terjadi perbedaan harga.
“Dari apa yang dipaparkan, sekaligus kunjungan lapangan ke agen PT. Aneka Mitra Gas, kami menilai harga Elpiji di Makassar masih baik. Tetapi saat hari-hari tertentu memang mengalami perubahan harga, misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di beberapa daerah lain seperti di Sumatera Utara, kerap kali sampai Rp 33 ribu per tabung. Dari jumlah 488.000 MT , mungkin itu sudah suatu kuota yang cukup,” tandas legislator dapil Sumut itu.
