Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai perlu ada pembenahan di kementerian/lembaga yang terkait pelayanan publik dan hukum untuk kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Sektor penegakan hukum juga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan rakyat.

"Salah satu sektor yang harus terus diperbaiki adalah pelayanan publik, baik yang terkait dengan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, maupun kepada investor. Di samping juga sektor penegakan hukum secara berkeadilan," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (1/7/2019).

Dia pun mencontohkan sejumlah lembaga dan kementerian yang perlu dievaluasi. Dia juga menyebut perlu adanya evaluasi yang fokus pada pendidikan dan agama seperti pesantren.

"Ya seperti BPJS, perhatian terhadap lembaga pendidikan, keagamaan, dan pondok pesantren," katanya.

Ketika ditanya apakah ada kursi kabinet atau lembaga terkait yang hendak diincar oleh PPP. Arsul mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo, karena itu hak prerogatifnya.

"Soal kursi kabinet, maka PPP mempercayakan kepada Pak Jokowi untuk mengatur portofolionya, baik dari sisi pembedaan partai hingga non partai, dan di antara partai-partai pengusung," jelasnya.