Komentari
Berita Anggota Parlemen

Nggak Sibuk Nyodorin Calon Menteri, Mega Cs Pede Dapet Banyak

sumber berita , 05-07-2019

PDIP tak mau niru PKB dan Nasdem yang meminta dan menyodor- nyodorkan calon menteri ke Jokowi. Partai besutan Megawati itu sudah pede bakal dapat jatah banyak karena jadi partai pemenang pemilu. Juga karena Jokowi adalah kader PDIP.

Wasekjen PDIP Eriko Soetarduga menyebut, tidak pernah partainya meminta jatah kursi menteri. Meski, Jokowi adalah kader partai banteng moncong putih. Dia meyakini, Jokowi akan memberikan “yang terbaik”. Soalnya, PDIP adalah partai pengusung Jokowi yang perolehan suaranya paling besar di DPR.

“Tidak harus meminta,” tutur Eriko saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Kamis (4/7). Menurut dia, PDIP sadar betul penunjukan menteri sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi. Namun, sebelum memutuskan secara final, Jokowi sebagai seorang kader PDIP tentu akan mengkonsultasikan hal ini dengan Megawati. “Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapa pun atau berapa orang,” beber Eriko.

Dia juga meyakini, Jokowi tidak akan mendikotomikan calon yang datang dari partai atau bukan. Soal permintaan PKB dan Nasdem yang mengusulkan 10-11 nama menteri, Eriko menyatakan tak masalah. “Wajar saja, tidak ada yang keliru,” ujarnya.

Tapi dia mengingatkan, Jokowi punya hak prerogatif alias hak istimewa untuk memilih menteri dan meracik komposisi kabinetnya, dalam mengarungi periode pemerintahan jilid ke-2.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. “Tidak. Kami tidak (meminta jatah menteri ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan,” tegasnya di DPR, Kamis (4/7).

Tapi Hendrawan mengingatkan, jika PKB yang kursinya di DPR hanya sepertiga saja meminta 10 kursi, PDIP seharusnya lebih besar. Sebab, perolehan suaranya paling puncak. Jauh dengan PKB. “You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” tanyanya.

Tetapi, PDIP tidak begitu. Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, PDIP meminta ke pada rekan-rekan partai koalisinya tidak mengklaim jatah kursi menteri tersebut. “Sebagai partai ter besar, ka mi juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu. Itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden,” imbaunya.

Hendrawan mencoba berprasangka baik. Dia menduga, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa. “Kadang-kadang, menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media,” tandasnya.

Senada, Wasekjen DPP PDIP Utut Adianto meminta partai-partai koalisi tak memaksakan kadernya menjadi menteri. “Kita butuh pemerintah yang bisa memenuhi janji kampanyenya,” ujar Utut.

Pecatur senior itu mengatakan, orang yang paling tahu kebutuhan meneri adalah Jokowi. PDIP tak meminta. Tetapi, akan menyiapkan kader terbaiknya untuk menempati posisi menteri. Kader terbaik yang dimaksud adalah kader yang memiliki kemampuan mengeksekusi sebuah kebijakan, bukan hanya kemampuan berbicara.

PDIP juga belum membuat kajian pos-pos kementerian mana saja yang ditempati kadernya. “Nanti, biar Bu Megawati bicara khusus dengan Pak Jokowi,” imbuh Utut.

Ia juga meyakini, Jokowi sudah mengalokasikan jatah menteri tiap parpol. Mungkin juga, sudah memegang daftar nama para kandidat “pembantunya” di kabinet.

Diposting 05-07-2019.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Dyah Bintarini

Anggota DPR-RI 2019
Jawa Tengah I

Nasyirul Falah Amru

Anggota DPR-RI 2019
Jawa Timur X