Bursa calon menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin terus bermunculan. Perkembangan mutakhir, beberapa parpol diam-diam menyiapkan kader-kader milenialnya untuk disodorkan kepada Jokowi-Ma’ruf. Mereka optimistis kader muda tersebut bakal di-acc untuk masuk gerbong pemerintah.
Hal itu mereka lakukan setelah Jokowi sempat menyebut pentingnya memiliki menteri berusia muda. Sinyal tersebut direspons cepat oleh parpol dengan menginventarisasi kader-kader milenialnya.
Pada 30 Juni lalu, dalam sebuah wawancara dengan media, Jokowi memang sempat meletupkan wacana menteri muda. Pertimbangannya, anak-anak muda bisa belajar mengelola pemerintahan. “Kita ingin ada yang muda-muda dalam rangka regenerasi ke depan. Kenapa sih? Kan menteri boleh lah yang umur 20-25 tahun. Atau 25-30 tahun. Biar yang muda-muda bisa belajar kepemimpinan negara,” papar Jokowi saat itu.
Bak gayung bersambut, statemen itu disambut parpol-parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf. Salah satunya Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua Bappilu Bidang Media dan Opini Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Presiden Jokowi yang hendak merekrut anak muda dalam kursi kabinet.
Golkar, ujar Meutya, memiliki sejumlah kader muda yang punya kompetensi di berbagai bidang. “Golkar sudah menyiapkan,” katanya dalam diskusi “Ribut Rebut Kursi Menteri” di D’Consulate Resto and Lounge, Jakarta Pusat, kemarin (6/7).
Namun, Meutya masih enggan menyebutkan siapa sosok muda itu. Termasuk kemungkinan slot kursi menteri apa saja yang diincar. Tapi, beredar kabar bahwa nama Meutya Hafid termasuk dalam calon menteri dari Golkar. Sebab, mantan reporter televisi itu tergolong masih muda karena berusia 41 tahun. Ditanya kebenaran kabar tersebut, anggota DPR itu hanya menjawab dengan senyum. “Nama (calon menteri muda, Red) sudah masuk ke Pak Ketua Umum (Airlangga Hartarto, Red). Sudah ada di tangan beliau,” ujarnya lalu tertawa.
Menurut Meutya, anak muda dapat dilibatkan dalam pemerintahan untuk mengisi sejumlah pos kementerian. Misalnya menteri pemuda dan olahraga (Menpora), menteri pariwisata (Menpar), serta menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo). “Sebetulnya anak muda bisa di mana saja. Tapi, menurut saya, ada beberapa pos yang mungkin lebih mudah adaptasinya,” tutur dia.
Lebih jauh Meutya menyampaikan, tiga pos menteri itu (Menpora, Menpar, dan Menkominfo) lebih mengena kalau ditangani anak-anak muda. Bidang komunikasi dan informatika contohnya. Presiden Jokowi, sambung dia, sangat menaruh perhatian. Terutama dalam mengembangkan ekonomi digital berbasis teknologi.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyampaikan hal serupa. PKB, kata dia, punya banyak stok kader muda yang berusia di bawah 40 tahun. “Jika diminta presiden, kami sudah siapkan,” ucap Daniel tanpa menyebut nama.
PKB sendiri terang-terangan mengincar sepuluh kursi menteri. Termasuk di antaranya Menpora serta menteri pendidikan. Jatah sepuluh menteri tersebut tidak termasuk permintaan dari Nahdlatul Ulama (NU). Padahal, PKB dan NU notabene punya basis kultural yang sama, yaitu kalangan nahdliyin.
Menurut Daniel, NU juga punya hak meminta jatah menteri. Sebab, NU punya sumbangsih besar memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. “PKB dilahirkan oleh NU, tetapi PKB bukan NU. Tentu itu sesuatu yang terpisah,” dalihnya.
Bagaimana PDI Perjuangan (PDIP) sebagai motor utama pengusung Jokowi-Ma’ruf? Politikus PDIP Zuhairi Misrawi menyampaikan, pihaknya memercayakan sepenuhnya pengisian kabinet kepada Presiden Jokowi. Termasuk soal kemungkinan kader muda yang masuk kabinet. Dia lantas menyebut beberapa figur muda PDIP yang punya kompetensi. Antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta dua Wasekjen Eriko Sotarduga dan Ahmad Basarah. “Mereka itu kan orang muda semua. Saya kira sangat layak lah,” ucapnya.
Zuhairi menambahkan, untuk menentukan calon menteri, Jokowi akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP siap menyodorkan nama-nama terbaik. “Apalagi, Pak Jokowi adalah kader PDIP. Tentu beliau akan berkomunikasi dengan ketua umum,” bebernya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, peluang keberadaan menteri muda di kabinet Jokowi-Ma’ruf sangat terbuka lebar. Apalagi, presiden sudah memberikan sinyal. Hanya, dia meminta yang disodorkan ke presiden bukan sosok muda secara usia saja. “Tapi kapabel dan berintegritas. Juga punya jaringan luas,” ucapnya.
Calon menteri muda juga harus punya banyak gagasan dan terobosan. Bisa mengikuti ritme kerja presiden. Atau minimal mengimbangi dan tahu betul apa yang diinginkan presiden.
Menurut Pangi, anak-anak muda dalam barisan menteri bukan hal baru di dunia. Itu telah dipraktikkan Malaysia dengan terpilihnya Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Anak buah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tersebut baru berusia 26 tahun. “Jadi, anak muda jadi menteri bukan hal baru,” tegasnya.
Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad menyambut positif wacana anak muda masuk kabinet. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk ketersambungan antargenerasi. “Niat presiden sudah bagus. Agar anak muda bisa belajar mengelola negara. Karena yang melanjutkan estafet ini kan pemuda,” tuturnya.
Menteri dari kalangan milenial, tambah Saddam, bisa membangun youth government atau pemerintahan pemuda. Youth government adalah sistem tata kelola pemerintahan yang bertumpu pada gagasan dan inovasi. Organisasi pemuda, sambung dia, tidak setuju kalau anak muda hanya disandingkan dengan jabatan Menpora. Bisa juga di bidang yang lain. Bergantung kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki.
Salah seorang di antaranya adalah Arief Rosyid, mantan ketua PB HMI. Yang bersangkutan juga dikenal sebagai dokter gigi. Nama lain yang juga dimunculkan adalah mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Sinurat. Selain aktivis, dia teknokrat dan alumnus Magister Studi Pembangunan ITB. “Di sini anak muda bisa memulai perannya,” tutur Saddam.
Menteri Ekonomi Perlu Perhatian Khusus
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati sepakat nama-nama calon menteri harus mulai dimunculkan saat ini. Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa memberikan penilaian secara terbuka. Apakah yang bersangkutan punya kemampuan dan integritas atau tidak. “Presiden bisa menjadikan masukan masyarakat untuk melihat calon pembantunya,” ujar dia.
Menurut Enny, semakin banyak parpol yang memunculkan nama-nama calon menteri, kesempatan publik untuk menilai yang bersangkutan juga semakin besar. Dan itu bagus untuk mengontrol kualitas pemerintahan ke depan.
