ANGGOTA Komisi II DPR, Yandri Susanto, mengatakan Komisi II akan mendalami rencana pemerintah daerah Aceh yang akan membuat aturan atau qanun mengenai poligami. Komisi II DPR akan segera menjadwalkan pertemuan khusus dengan DPR Aceh.
"Saya kira Komisi II perlu mendalami masalah ini. Tetapi sekali lagi karena negara kita ini puncaknya UUD 1945 dan Pancasila, maka apakah itu dibolehkan atau tidak saya kira Komisi II melakukan kunjungan spesifik ke Aceh atau DPRA-nya kita undang ke sini," ujar Yandri, di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).
Yandri mengatakan, pendalaman harus dilakukan untuk mendengar langsung tujuan utama dibuatnya qanun poligami tersebut. Ia mengatakan, Aceh adalah daerah khusus daerah otonomi khusus yang punya UU sendiri, peraturan sendiri, dan DPRA sendiri. Jadi, memang ada kekhasan di Aceh.
"Maka termasuk hal-hal yang detail seperti ini masalah poligami itu kan menyangkut masalah syariah, memang dalam Islam boleh poligami, tapi apakah itu bisa dilegalkan atau tidak tentu perlu kajian," ujar Yandri.
Dikatakan Yandri, bila memang tujuannya positif seperti untuk melindungin anak, pihak perempuan, melindungi rumah tangga supaya tidak ada pihak yang dikesampingkan atau tidak diperlakukan secara adil. Ia menilai tidak masalah qanun tersebut dibuat. Namun, harus ada pemaparan detail mengenai tujuan dan fungsi qanun tersebut kelak agar dapat bermanfaat dan meminimalkan pro kontra.
Seperti diketahui, pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Alasan qanun itu dibuat adalah maraknya nikah siri yang terjadi pada pasangan poligami.
Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019.
