Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menolak rekonsiliasi karena terkesan mempertajam perbedaan di tengah masyarakat akibat Pilpres 2019. PPP, salah satu partai pengusung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, menjelaskan maksud rekonsiliasi yang ingin dijajaki Jokowi.
"Soal rekonsiliasi ini kan mengemuka karena banyak elemen masyarakat yang fokus dengan keterbelahan masyarakat akibat pilpres ini. Jadi ini bukan karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ada persoalan dalam ranah personal. Rekonsiliasi keduanya dimaksudkan sebagai simbolisasi atau personifikasi dari ikhtiar menyatukan kembali elemen masyarakat yang terpecah," ujar Sekjen PPP Arsul Sani, ketika dihubungi Senin (8/7/2019) malam.
Arsul tidak mempermasalahkan jika Fadli tidak menyetujui adanya rekonsiliasi. Namun, dia mempertanyakan apakah penolakan itu mewakili sikap resmi Partai Gerindra.
"Kalau Fadli Zon tidak menganggap itu hal yang penting ya, bagi kami yang menjadi pendukung 01 juga tidak masalah. Pertanyaannya cuma satu saja, apakah suara Fadli Zon itu mencerminkan suara resmi Gerindra?" kata dia.
Arsul menegaskan saat ini Jokowi serta partai koalisi telah membuka pintu untuk menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto. Selanjutnya, ia menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
"Pak Jokowi dan jajaran TKN telah membuka pintu. Namun pada akhirnya semuanya terpulang kepada Pak Prabowo dan lingkaran pendukungnya. Kami tidak akan mendesak, biarkan masyarakat yang menilai saja, toh proses pilpres sudah selesai," ucap Arsul.
Fadli Zon sebelumnya menolak rekonsiliasi, karena menurutnya hanya akan mempertajam polarisasi di masyarakat. Fadli menganggap perbedaan pendapat dan pilihan politik di Pemilu adalah hal yang biasa. Menurutnya, perbedaan tersebut justru akan mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, bukan sebaliknya.
"Masyarakat itu saya kira punya jalurnya sendiri, punya alurnya sendiri. Ya jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah, dan (masyarakat) punya wisdom sendiri, wisdom inilah yang saya kira harus kita pegang," kata Fadli di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (8/7).
