Bukan Fadli Zon namanya kalau tak nyeleneh. Berbeda dengan rekan-rekan separtainya, Wakil Ketua Umum Gerindra itu menolak rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.
Alasannya, Pilpres bukan perang. Beda pilihan wajar saja. Fadli mengatakan, istilah rekonsiliasi tidak lazim digunakan untuk mengakhiri kontestasi Pilpres.
“Rekonsiliasi untuk apa? Wong kita memang di dalam demokrasi bersaing, berkompetisi gitu,” ujar Fadli usai melakukan audiensi dengan Pemda DIY di Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Senin (8/7).
“Memangnya kami perang ada rekonsiliasi? Ini kan satu kontestasi ya," ujarnya. Fadli sependapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang juga menganggap rekonsiliasi tidak urgent alias mendesak.
“Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan,” tegas Wakil Ketua DPR ini. Justru, dia menilai, rekonsiliasi bakal mempertajam adanya perbedaan-perbedaan, serta polarisasi dalam masyarakat.
Padahal, perbedaan pendapat dan pilihan politik di Pemilu adalah hal biasa. Perbedaan tersebut justru akan mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, bukan sebaliknya. Usai Pilpres, masyarakat dengan sendirinya bakal mengikis perbedaan-perbedaan yang terjadi.
“Jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah, masyarakat punya wisdom sendiri, wisdom inilah yang saya kira harus kita pegang,” bebernya.
Soal posisi Gerindra, secara pribadi Fadli juga cenderung memilih oposisi, berada di luar pemerintahan. Dia bahkan sudah menyiapkan beberapa hal yang harus dikontrol dan dikritisi seperti angka pengangguran yang cukup banyak, kemiskinan, dan campur tangan asing.
Kalau pun masuk pemerintahan, Fadli menyebut, dibutuhkan banyak waktu untuk membenahi program dan kebijakan pemerintah. “Tidak hanya 24 jam sehari, tapi malah bisa 36 jam sehari. Butuh waktu panjang,” sindir Fadli.
Namun, itu sikap pribadi Fadli. Gerindra belum memutuskan akan ke arah mana. Dalam menentukan posisi, partai besutan Prabowo itu akan duduk bersama dan mendengarkan masukan berbagai pihak seperti ulama, intelektual, kader daerah, elemen masyarakat dan simpatisannya.
“Masih jauh itu dan waktunya belum mepet. Nanti tiba waktunya kami sampaikan, “ tuturnya. Meski nanti tak ada rekonsiliasi dan belum tentu masuk pemerintahan, Fadli berharap kasus-kasus yang menimpa beberapa tokoh pendukung 02 dihentikan.
