Komisi XI DPR memutuskan menyetujui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. Secara aklamasi, komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyetujui Destry untuk menjadi menggantikan Mirza Adityaswara.
Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan, Destry sebagai kandidat tunggal DGS BI yang diusulkan Presiden Joko Widodo. “Komisi XI telah sepakat menyetujui Ibu Destry Damayanti sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia pengganti Pak Mirza secara aklamasi,” kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, Destry memiliki kompetensi untuk menjadi DGS BI. Komisi XI DPR juga sudah menguji kompetensi tokoh keuangan kelahiran 16 Desember 1963 itu melalui fit and proper test.
Dari fit and proper test itulah seluruh fraksi di DPR menyetujui Destry menduduki kursi DGS BI. “Jadi, tidak ada catatan sama sekali,” katanya.
Destry merupakan sosok yang tak asing di bidang moneter. Sejak September 2015, Destry dipercaya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu juga pernah mengajar di almamaternya. Destry mengantongi gelar S-2 dari Cornell University, New York.
Nama Destry makin moncer setelah menjadi senior economic adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003. Selepas dari jabatan itu, Destry kembali ke kampus.
Pada 2005-2011, Destry dipercaya menjadi kepala ekonom Mandiri Sekuritas. Kinerja yang moncer di Mandiri Sekuritas mengantar Destry menduduki jabatan kepala ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015.
Setelah itu, Destry menjabat ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN. Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Destry sebagai ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat menjalan fit and proper test di Komisi XI DPR, Destry menyatakan ada lima strategi yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Strategi pertama adalah mengoptimalkan bauran kebijakan yang bersifat akomodatif.
Strategi Kedua adalah pendalaman sektor keuangan. Destry mengatakan, pendalaman sektor keuangan bukan hanya untuk mendorong stabilitas ekonomi, namun juga untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi.
Menurut dia, terbatasnya sumber dana pemerintah dan domestik menyebabkan dana dari sektor swasta dan luar negeri menjadi sumber penting untuk pembiayaan. Sementara faktanya, kata Destry, sektor keuangan masih relatif dangkal bila dibandingkan peer group. Hal ini juga menyebabkan tingginya volatilitas sektor keuangan Indonesia.
“Sebagai gambaran di periode akhir 2018 rasio kredit terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 37 persen sementara di Thailand dan Malaysia 80 persen dan 100 persen,” kata dia.
Strategi ketiga adalah pengembangan sistem pembayaran yang lancar aman efisien dan inklusif. Dia menjelaskan, perkembangan ekonomi digital diikuti dengan perkembangan teknologi finansial berkembang pesat.
Strategi keempat adalah perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Destry menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia belum bisa berperan banyak dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Selain itu, pangsa pasar industri syariah masih sangat rendah. Pada April 2019, ekonomi dan keuangan syariah hanya mencatat 5,9 persen untuk industri perbankan.
Adapun 4,2 persen untuk industri keuangan nonbank dan 16 persen di pasar modal. “Secara total hanya mencapai 8,7 oersen dari total industri keuangan di Indonesia,” ucapnya.
Strategi terakhir adalah meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya dalam upaya pembangunan kepada masyarakat ekonomi rendah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Misalnya OJK untuk Sinergi kebijakan makroprudensial dan dengan kementerian keuangan terkait dengan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal dan dengan pemerintah.
“BI membutuhkan sinergi antarlembaga terkait untuk menghadapi tantangan Indonesia yang banyak di depan mata,” ujarnya.
