Memasuki tahun 2019, bagi pelajar yang ingin mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sistem ini menemui banyak kendala di lapangan, sehingga ke depan UTBK ini perlu di evaluasi secara mendalam.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Jambi (Unja) Johni Najwan beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Jambi, Kepala LLDIKTI Wilayah X, Kepala Lembaga Layanan Tes Masuk Perguruan Tinggi (L2TMPT) Jambi, Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Ruang Senat Unja, Jambi, Kamis (11/7/2019).
“Setelah mendengarkan pemaparan Pak Rektor, semakin jelas bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 ini perlu dilakukan pengkajian secara mendasar terhadap penerimaan UTBK. Yang mana UTBK ini berbasis komputer, sementara di daerah-daerah sarana dan prasarananya kurang. Jangankan bicara komputer, listrik kita ketahui hidup mati. Kalau tidak hidup mati, kata Pak Rektor, itu namanya bukan PLN," kata Sutan.
Secara topografi, ditambahkan Sutan, kondisi daerah tidak bisa disamakan dengan kota. Seperti halnya Jambi yang wilayahnya luas dan jarak tempuh dari kabupaten menuju kota, sangatlah jauh. "Misalnya datang dari Kerinci ke Jambi, datang dari Muara Sabak ke Jambi, sampai di Jambi mau UTBK lampunya mati, kan kasihan kalau harus tengah malam. Jadi sejalan dengan hal itu memang sarana dan prasarana perlu lebih dulu disiapkan, baru demikian bisa kita lakukan UTBK ini ke depan," saran politisi Partai Gerindra ini.
Politisi dapil Jambi ini juga mengkritisi pelaksanaan UTBK, dimana hasil ujian baru diumumkan setelah 10 hari. Padahal seharusnya, bila benar-benar berbasis komputer, hasil ujian bisa dilihat oleh peserta saat itu juga. "Artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan demi penyempurnaan. Tentu kami Komisi X DPR RI Insya Allah akan melaksanakan Raker dengan Kementerian terkait, agar adanya perbaikan ke depan. Karena pendidikan kita harus menjadi terdepan, karena kita ingin SDM yang berkualitas dan berkeadilan," ujarnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Jambi Johni Najwan memaparkan beberapa permasalahan yg terjadi di lapangan terkait pelaksanaan UTBK. Dimana, tidak semua universitas memiliki sarana dan prasarana komputer yang banyak. Pihak universitas bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium komputer, jaraknya pun cukup jauh dari Unja.
Ke depan, ia juga berharap agar UTBK dijadikan opsi (pilihan) dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Selain membutuhkan cost (biaya) yang tinggi, efektifitas UTBK pun masih kurang karena hasil ujian bisa diketahui setelah 10 hari. “Kami berharap kalau UTBK diterapkan secara general dan menyeluruh, harus betul-betul UTBK dengan hasil bisa dilihat saat itu juga. Bukan seperti UTDK (Ujian Tulis Dengan Komputer) yang pengumumannya sampai 10 hari. Saya berharap kedepannya UTBK hanya opsi, bujan kewajiban," pungkasnya.
