Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terus melakukan komunikasi politik untuk mewujudkan ambisinya sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Rencananya, pria yang akrab disapa Cak Imin itu ingin membicarakan keinginannya kepada Presiden Joko Widodo.
"Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma'ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
Edy melanjutkan, PKB juga turut mendorong ketua umumnya itu agar terpilih menjadi Ketua MPR RI. Selain berkomunikasi kepada Jokowi, kata Lukman, Cak Imin juga akan sowan ke semua ketua umum partai politik di koalisi Jokowi - Ma'ruf serta anggota DPD RI terpilih nanti.
"Ini biasa sebagai seorang yang punya keinginan, sepenuhnya berhasil atau tidak itu tergantung koalisi ini. Koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD, dan tentu karena Pak Jokowi tokoh sentral di koalisi 01 ini, maka tentu pandangan Pak Jokowi sendiri terhadap ketua MPR itu perlu kami dengar, perlu kami pertimbangkan secara matang," jelas dia.
Dia juga menganggap penentuan ketua MPR RI tidak diatur dalam UU MD3. Pengaturannya selama ini berdasarkan pilihan secara voting oleh partai politik dan anggota DPD.
"Berdasarkan paket. Dan faktanya seperti itu, ketika Pak Amien Rais jadi ketua MPR bukan sebagai partai pemenang pemilu nomor satu atau dua. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Taufik Kiemas, juga bukan berdasarkan apakah dia pemenang pemilu atau tidak. Kemudian Pak Zulkifli Hasan bukan juga," kata dia.
Oleh karena itu, Lukman tak memungkiri jika komunikasi politik juga akan mengajak partai di kubu oposisi. Namun Lukman mengaku pihaknya lebih memprioritaskan komunikasi politik di partai politik koalisi Jokowi - Ma'ruf.
"Jadi nanti mekanismenya pasti nanti bicara dulu di koalisi 01, supaya 01 ini tetap solid, baru kemudian mengajak bicara yang lain. 01 sendiri enggak bisa jadi ketua MPR, karena suaranya enggak cukup kalau hanya 01, harus ngambil dari 02," jelas Lukman.
