PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PDIP sebagai rekan koalisi PKB memandang koalisi bukan diikat oleh perhitungan untung rugi.
"Koalisi pertama-tama diikat oleh visi dan komitmen yang sama, bukan oleh perhitungan untung-rugi. Tugas koalisi adalah membangun kerjasama transformasional, bukan menari nari pada irama transaksional," Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, saat dihubungi, Rabu (17/7/2019).
Hendrawan mengatakan anggota koalisi harus menghormati hak presiden dalam memilih menteri. Dia juga mengajak anggota koalisi mengabaikan kabar tentang susunan kabinet yang beredar di media sosial.
"Jadi pendekatan yang logis adalah bangunan pembagian fungsi secara proporsional, seraya menghormati hak prerogatif Presiden. Dan kita tak perlu dibuat risau oleh hoax yang beredar tentang susunan kabinet yang beredar di medsos," ujarnya.
"Hendaknya pos-pos jabatan publik tetap dimaknai ssebagai bagian dari politik pengabdian, bukan sebagai mesin elektoral dengan aji mumpung," imbuhnya.
Sebelumnya, PKB menyatakan ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Menurut PKB, rugi jika mereka mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode ini.
"Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
