Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mempertanyakan implementasi dan kesiapan Online Single Submission (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Azman menilai, sejak OSS diluncurkan sejak tahun lalu, ternyata belum ada persiapan di lapangan. Ketidaksiapan OSS ini dikhawatirkan menjadi bom waktu bagi kabinet pemerintahan yang baru.
“Di daerah persiapan OSS ini juga belum (berjalan). Persiapan IT-nya belum siap, kemudian personelnya belum siap. Ini yang menjadi masalah. Jangan sampai OSS ini menjadi bom waktu di belakang,” tegas Azam usai Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Kepala BKPM, dan jajaran Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai payung hukum OSS ini justru dapat melemahkan tugas dari BPKM. “Oleh karena itu diharapkan OSS jadi lebih baik sesuai klaim mereka, kan sudah didukung anggaran, jadi tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala BPKM,” imbuh Azam.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto juga meminta laporan implementasi OSS dari BKPM, karena ia mendapat banyak keluhan atas OSS. “Selama ini progress seperti apa, kemudian apa yang bisa dilayani oleh OSS sekarang? Nah ini tentu juga kami ingin tahu karena progressnya. Kami perlu dapat laporan karena banyak keluhan juga. OSS ini untuk apa sampai saat ini?” tanya politisi PDI-Perjuangan ini.
Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran BKPM sampai akhir tahun lalu sebesar Rp 480 miliar dengan serapan anggaran mencapai 87,6 persen. Tidak hanya itu, dalam kesimpulan rapat, Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi BKPM yang laporan keuangannya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara berturut-turut dari tahun 2008 sampai 2018 lalu.
