MPR bakal banyak menggelar hajatan penting pada bulan Agustus dan September mendatang. Demi kelancaran agenda besar itu, pimpinan MPR langsung menggelar rapat bersama.
Rapat dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan Muhaimin Iskandar itu digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/7).
Agenda penting yang akan digelar MPR pada Agustus dan September mendatang adalah Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus, Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus, Peringatan HUT Ke-74 MPR pada 29 Agustus, dan Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019 pada 27 September.
Dalam rapat, dibahas berbagai masalah teknis dan konsep, agar berbagai acara yang digelar itu bisa berjalan sukses dalam penyelenggaraan, dan efektif dalam waktu. Sebab, pada hari yang sama, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR akan berbarengan dengan Sidang DPD dan DPR.
Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan akan membacakan pidato soal rekomendasi pentingnya amanademen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan perubahan tata tertib MPR.
"MPR berhasil menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN, yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amandemen terbatas UUD. Dalam melaksanakan amandemen tersebut, MPR sudah membentuk Panitia Ad Hoc. Namun, sebagaian besar anggota berpendapat, amandemen dilakukan setelah Pemilu Presiden. Hal ini karena Pemilu Presiden menyita banyak waktu semua orang," ujar politikus yang akrab disapa Zulhas.
Dijelaskan, amandemen UUD dilakukan maksimal enam bulan sebelum masa periode MPR berakhir. Namun, hingga Kamis (18/7), masa periode MPR yang berada di bawah pimpinan Zulhas hanya memiliki waktu selama dua bulan. Untuk itu, bahan-bahan yang sudah disusun oleh Panitia Ad Hoc, akan direkomendasikan ke MPR Periode 2019-2024, sebagai dasar melakukan amandemen.
“Mudah-mudahan, bermanfaat bagi MPR periode mendatang,” tutur Zulhas.
Untuk menyinkronkan semua keputusan Rapat Pimpinan MPR, khususnya masalah Sidang Tahunan dan Sidang Akhir Masa Jabatan, MPR akan menggelar Rapat Gabungan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada akhir Juli ini.
Dalam acara Peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, mantan Menteri Kehutanan itu menyebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan hadir. Sedangkan dalam acara Peringatan HUT MPR, Setjen MPR juga akan menggelar jalan sehat dan tasyakuran.
Soal pimpinan MPR periode mendatang, Zulkifli Hasan berharap, pemilihan ketua dan wakilnya bisa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. “Jadi, siapa pun yang akan terpilih akan didukung oleh semua,” tambahnya.
Musyawarah mufakat untuk menentukan pimpinan di MPR perlu dilakukan, sebab belum ada undang-undang atau aturan yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan. Beda dengan pemilihan pimpinan DPR, yang sudah diatur dalam UU MD3.
“Ingat, musyawarah mufakat adalah ciri MPR," paparnya.
Pasca Pemilu Presiden, Zulhas mengimbau semua pihak untuk memperkuat persatuan. Menurutnya, selama delapan bulan lebih, bangsa ini berada dalam dinamika perbedaan pendapat. “Inilah saatnya kita kembali menjahit merah putih. Mari kita obati luka-luka yang ada,” tutur Zulhas.
Pada kesempatan tersebut, Zulhas juga mengajak semua pihak untuk mendukung kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amien. “Kita dukung dan doakan agar Jokowi-Ma'ruf sukses dalam memimpin Indonesia. Itu tujuan kita semua,” paparnya.
