Komisi VI DPR Bidang BUMN menyarankan PT Pos Indonesia (Persero) segera mengambil langkah-langkah strategis guna menyelamatkan dari kondisi yang terancam bangkrut saat ini.
Pertama, optimalisasi asset-asset buat PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia. Kedua, dilakukan pembenahan di tingkat direksi. Ketiga, kualitas pelayanan harus ditingkatkan, karena selama ini di duga quality service yang mereka lakukan sangat rendah
“Tiga poin ini yang harus segera dilakukan PT Pos Indonesia untuk menyelamatkan perusahaan menjadi lebih baik lagi,”kata Anggota Komisi VI DPR bidang BUMN Darmadi Durianto, di Jakarta, Senin (22/7).
Darmaji juga menyoroti adanya pinjaman uang ke bank oleh manajemen PT Pos Indonesia. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, klarifikasi yang disampaikan PT Pos Indonesia terkait adanya pinjaman dana di bank untuk modal kerja adalah bukti perusahaan dalam kondisi cukup memprihatinkan.
“Banyak perusahaan yang memang tengah berjuang di tengah era disrupsi digital, termasuk PT Pos Indonesia. Sejauh mana perusahaan ini bertahan? Upaya apa saja yang sedang diupayakan? ini harus dijelaskan. Semua ini untuk menyelamatkan perusahaan, lebih baik terbuka daripada ditutupi,” kata Bendahara Umum Megawati Institute itu.
Tidak satupun, ungkap dia, transformasi model bisnis yang dipresentasikan oleh direksi PT Pos di DPR setahun yang lalu yang berhasil dijalankan "Sehingga perusahaan tidak bisa keluar dari sakitnya," kata dia
Menurutnya, Kementerian BUMN harus mengambil langkah konkret untuk menjadikan perusahaan PT Pos kembali sehat. Ia mengaku, sepakat jika PT Pos Indonesia memerlukan peran pemerintah dalam menyehatkan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos yaitu untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.
“Namun, jika persoalan yang terjadi dikarenakan beban masa lalu saya pikir kurang tepat, jika sudah mengetahui ada masalah masa lalu, kenapa tidak diupayakan dengan berbagai langkah penyelesaian?,” ujarnya.
Menurut Darmadi, perusahaan memang sudah tidak mungkin lagi menggantungkan nasib bisnisnya dari layanan konvensional, ini terlihat dari berbagai terobosan bisnis yang lakukan.
“Potensi bisnis PT Pos Indonesia menurut saya kira masih terbuka, surat dan paket, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan, dan menjalankan bisnis e-commerce,” katanya.
“Perusahaan ekspedisi yang menjadi kompetitor PT Pos Indonesia dapat berkembang di tengah kemajuan teknologi. Apalagi jaringan yang menyebar di Indonesia sudah kuat,” sambungnya.
Menurutnya, dalam menjalankan bisnis diferensiasi produk menjadi hal penting untuk mengkreasi sesuatu agar memiliki perbedaaan dari bisnis yang lain.
“Dengan adanya diferensiasi tentu sebuah produk akan nampak baru bagi konsumen yang mungkin sudah mengalami tingkat kejenuhan pada produk tertentu bisa jadi akan beralih pada produk baru yang memiliki konsep berbeda tersebut,” terang Darmadi.
Satu hal yang perlu dicatat dalam penerapan konsep diferensiasi ini yaitu untuk bisa memenangkan persaingan,“Kita tak perlu lebih unggul, namun dengan sedikit berbeda, itu sudah cukup untuk menarik konsumen datang. Ayo Pak Pos, kamu bisa,” kata Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Manajemen Pos Indonesia SVP Kerja sama Strategis dan Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama mengakui, bahwa perusahaannya meminjam uang untuk membayar tunggakan gaji para karyawannya. "Benar kita meminjam uang ke bank. Alasannya, memang situasinya sedang sulit dan memaksa perseroan untuk meminjam uang," ujarnya.
