Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang sekaligus menjadi Pimpinan pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD), Nurhayati Ali Assegaf menjadi satu-satunya anggota parlemen perempuan yang memperoleh kesempatan untuk menjadi pembicara dan berbagi mengenai keterlibatan aktif DPR RI dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Bertempat di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Nurhayati mendapat kehormatan untuk berbicara pada forum diskusi yang bertajuk “How to Better Implement Parliament in the 2030 Agenda”. Forum yang berlangsung pada 16 Juli 2019 ini, diselenggarakan oleh Permanent Mission of Germany to the UN dan German NGO Forum on Environment and Development, di sela-sela pertemuan High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan dari LSM dari berbagai negara ini, Nurhayati menekankan pentingnya peran parlemen dalam pencapaian TPB. “Salah satu upaya DPR untuk memastikan prinsip no one left behind tercapai di tahun 2030 adalah melokalkan TPB menggunakan bahasa nasional dan bahasa daerah. Di Indonesia, kami lebih sering menyebutnya TPB dibandingkan SDGs, dengan tujuan agar masyarakat lebih familiar dan memiliki kesadaran bahwa tujuan pembangunan adalah tujuan kita bersama” ujar Nurhayati.
Salah satu wujud komitmen DPR RI untuk memastikan semua masyarakat mendapat manfaat dari TPB adalah dengan membentuk Task Force on SDGs, yang langsung diketuai oleh Nurhayati. Satuan ini bertugas meningkatkan partisipasi DPR RI dalam penyusunan produk legislasi yang sejalan dengan TPB, memperkuat kapasitas dan awareness anggota DPR RI terhadap TPB, mendorong kebijakan anggaran untuk mendukung program TPB, menjalin kemitraan strategis dengan beragam stakeholder baik di level global, nasional, maupun lokal, serta menjadi focal point parlemen Indonesia untuk TPB.
“Sesuai dengan amanah konstitusi untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendukung pencapaian TPB, Indonesia berhasil melakukan pengalokasian sebesar 20 persen dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, serta 5 persen untuk sektor kesehatan,” tambah politisi Partai Demokrat ini.
Menanggapi pertanyaan dalam sesi tanya jawab, Nurhayati menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membangunan kemitraan global dengan negara-negara Uni Eropa. Salah satunya dengan memastikan inklusifitas pada sektor perdagangan guna menjamin penyebaran kesejahteraan bagi semua pihak yang tentu saja sejalan dengan prinsip TPB.
“Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Apabila negara-negara Uni Eropa melakukan perdagangan dengan kami, maka bisa dipastikan hasilnya akan selalu surplus; tidak seperti jika melakukan dengan negara-negara non-demokratis lainnya,” lanjut legislator dapil Jawa Timur V ini.
Di samping itu, komitmen Ketua BKSAP dalam menginisiasi terbentuknya forum parlemen dunia pertama WPFSD, juga mendapat apresiasi dari audiens karena selama ini belum ada forum satupun yang mempertemukan seluruh parlemen dunia dan duduk bersama membicarakan tantangan dan peluang masing-masing negara dalam TPB.
Pada kesempatan ini, beliau juga mengundang para peserta diskusi untuk dapat hadir pada WPFSD ke-3, bertemakan “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”, yang akan diselenggarakan di Bali pada pada 4-5 September 2019 mendatang.
