Gerindra turut meramaikan perebutan kursi Ketua MPR. Sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi kedua, Gerindra menilai jabatan Ketua MPR prestise dan wajar diperebutkan.
"Jabatan Ketua MPR itu prestise. Walau MPR bukan lagi lembaga tertinggi, tapi kewenangannya tetap tertinggi, yakni mengamandemen UUD. Tugas MPR juga penting yakni memasyarakatkan Pancasila, UUD '45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (25/7/2019).
"Makanya wajar kalau semua partai berkepentingan menempatkan kadernya jadi Ketua (MPR)," lanjutnya.
Habiburokhman menyatakan pihaknya tak munafik mengincar kursi Ketua MPR. Meski mengaku tak ngotot, Habiburokhman mengatakan komunikasi antarpartai terus berjalan walaupun belum ada kesepakatan.
"Kami nggak munafik mau juga ketua MPR, tapi kan harus musyawarah dan nggak bisa ngotot-ngototan. Sejauh ini kami belum ada kesepakatan dengan partai apapun, tapi komunikasi dengan semua partai terus berjalan," ungkapnya.
Soal nama kader yang berpotensi menjadi Ketua MPR, sebelumnya pernah diungkap oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR Fary Djemy Francis. Fary menyebutkan nama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
"Salah satunya Pak Muzani, yang selama ini bisa diterima oleh semua fraksi," kata Fary di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
Menurut Fary, munculnya nama Muzani untuk menduduki kursi Ketua MPR sudah ada di internal Partai Gerindra. Namun, keputusan tetap ada di tangan sang Ketua Umum Prabowo Subianto.
"Itu hak prerogatif ketua umum. Itu tadi Pak Muzani kan pembicaraan internal, tapi tentu nanti yang akan memutuskan adalah Pak Ketua Umum," ujarnya.