SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait listrik padam adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak pas.
Menurut Arsul, Fadli telah membingkai listrik yang padam menjadi sesuatu yang besar dan menjadi kesalahan negara. Menurutnya, persoalan pemadaman listrik merupakan urusan dari PLN, bukan Presiden Jokowi.
"Kalau soal ada yang salah urus, ya itu bukan salah urus negara. Itu salah urus perusahaan perlistrikannya, salah urus manajeman, bukan salah urus oleh Presiden Jokowi. Jadi tarikannya seringkali lebay dan tidak pas," kata Arsul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/8).
Arsul kemudian mewanti-wanti Gerindra perihal kritikan yang menurutnya tidak pas dan berlebihan. Hal tersebut, kata ia, akan berpengaruh terhadap posisi Gerindra untuk menyeberang ke koalisi Indonesia Kerja.
"Harus ditanyakan kepada Gerindra. Kalau ingin masuk koalisi pemerintahan, apakah mengkritisi seperti itu pas atau tidak. Mengkritisi pemerintah itu wajar. Jangankan yang di luar, yang di kalangan pemerintahan boleh kok. Tetapi kuantum kritik harus dilihat," kata Arsul.
Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan listrik padam di sejumlah daerah merupakan ciri negara yang salah urus. Dia menyebut harus ada yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
"Mati listrik tanpa peringatan merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Harus ada orang yang bertanggung jawab, apa yang menyebabkan itu karena ini telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat," ujar Fadli, Senin (5/8).
