DPP Partai Golkar membantah pernyataan Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang menyebut keputusan Munas digelar Desember 2019 merupakan keinginan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan kubunya. Padahal, waktu pelaksanaan Munas sesuai keputusan Munas 2014 dan Munaslub 2017.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pernyataan Bamsoet salah dan tidak elok. “Keputusan digelarnya Munas bulan Desember 2019 bukan keputusan Pak Airlangga pribadi atau pendukungnya,” tegasnya.
Ace mengungkapkan, secara AD/ART untuk penyelenggaraan Munas Desember adalah sah. Dia menguatkan pernyataan ketua umumnya yang sebelumnya menyebut penyelenggaraan Munas telah sesuai dengan mekanisme yang tertera.
“Soal keputusan Munas Desember 2019 ini Keputusan Munas Desember 2014 di Bali dan Munaslub Desember 2017 di Jakarta. Tingkatannya lebih tinggi dari keputusan Pleno atau Rapimnas.
Dalam AD/ART jelas sekali disebutkan bahwa Munas itu dilaksanakan lima tahun sekali,” tuturnya.
Penetapan itu juga mendapatkan dukungan dari para elite partai. Mantan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf itu menyebutkan penetapan Munas telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pakar, Dewan Pembina, sampai Dewan Kehormatan Partai Golkar.
“Rekomendasi Dewan Pakar, Pak Agung Laksono, Dewan Pembina Pak Aburizal Bakrie, dan juga Dewan Kehormatan sudah merekomendasikan akhir tahun atau Desember,” sebut Ace.
Menurut Ace, soal Munas seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan. Pasalnya, dalam penyelenggaraan dalam mencari pemimpin itu harus memiliki dasar yang kuat.
“Justru desakan Munas Oktober 2019 tidak memiliki dasar organisatoris yang kuat kecuali itu atas desakan Pak Bamsoet yang ingin maju menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar,” tuturnya.
Sebelumnya Bamsoet membuat pernyataan yang salah, dia menyebut Munas Desember adalah sebuah penundaan. Padahal Airlangga telah menjelaskan secara terbuka. Bahwa dalam aturan yang telah disepakati, Munas bakal digelar Desember.
“Masing-masing (partai) punya mekanisme sendiri-sendiri. Golkar dari zamannya, itu 2004 di bulan Desember, Pak Aburizal di bulan Desember, Pak JK (Jusuf Kalla) di bulan Desember. Kita mengikuti mekanisme yang ada,” katanya.
