Waketum Gerindra, Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang berhasil memberantas Narkoba dalam masa pemerintahannya. Menanggapi hal tersebut Istana mengatakan ucapan tersebut tidak pantas dilontarkan Fadli.
"Kalau Fadli Zon bukan Wakil Ketua DPR pantas dia ngomong seperti begitu, tapi kalau Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI ngomong begitu tidak pantas. Kalau Fadli Zon pembuat obat di pasar-pasar raya, pasar-pasar tradisional nah boleh itu, ngomong gitu bener. Tapi karena Wakil Ketua DPR RI maka tidak pantas, tidak proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial," ujar tenaga ahli kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).
Nagabalin mengatakan, Fadli seharusnya melakukan fungsi kontrol dengan cara memanggil instansi terkait dan mengajak berbicara. Dia meminta Fadli untuk tidak hanya berteriak di media sosial dan banyak berbicara.
"Kalau saya gini, DPR itu instansi terkaitnya kita ajak ngomong bicara. Masa si APBN turun melulu kasih terus ko kinerjanya lemah, kontrolnya itu dari DPR. Karena DPR itu fungsi kontrolnya tidak di media, tidak di medsos. Fungsi kontrolnya itu memainkan peran-peran dan tugas kepermentariannya di Parlemen," kata Ngabalin.
"Panggil dong, bilang Fadli Zon panggil dong, ngobrol, kontrol. Jangan berteriak-teriak di medsos, sudah habis Pemilu, Lu juga sedang mau masuk di kabinet, jangan banyak cerita deh," sambungnya.
Ngabalin menyebut, DPR merupakan mitra kerja Presiden dan berfungsi mengontrol kebijakan pemerintah. Menurutnya, presiden juga memiliki menteri dan instansi-instansi yang dapat membantunya.
"Kan presiden itu kepala negara, presiden itu kepala pemerintahan jadi karena pemerintah dan DPR itu mitra kerja dalam regulasinya adalah mengontrol kebijakan pemerintah dan membuat UU. Presiden tidak bisa datang dari komisi satu sampai dengan komisi lain-lain yang ada di DPR, oleh karena itu ada menterinya, ada Polisi, ada BNN," tuturnya.
Pernyataan Fadli tersebut berawal dari tanggapanya terkait tokoh pemuda Maluku, Umar Kei yang ditangkap karena kasus narkoba. Fadli meminta semua pihak untuk tidak mengait-ngaitkan ketumnya ke kasus Umar Kei, meski pernah mendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2019.
"Nggak ada urusannya ya itu. Itu urusan pribadi. Berapa banyak orang yang mendukung kiri A, 1 B," ujar Waketum Gerindra, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Fadli kemudian menyinggung soal pemberantasan narkoba di era pemerintahan Jokowi. Dia menyebut jumlah pengguna narkoba sejak awal pemerintahan Jokowi hingga sekarang meningkat dua kali lipat.
"Kalau tidak salah, jumlah pengguna narkoba itu dari Pak Jokowi 2014 sampai hari ini itu meningkat dua kali lipat. Itu berarti Pak Jokowi kurang berhasil dalam pemberantasan narkoba," sambung Fadli.
Fadli menilai pemerintahan Jokowi kurang berhasil dalam hal pemberantasan narkoba. Dia mengatakan jika Jokowi ingin memperbaiki SDM, maka pemerintahan ke depan harus lebih serius dalam pemberantasan narkoba.
