Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinet di periode keduanya yang akan berisi 55% menteri profesional. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut jangan ada persepsi menteri dari kalangan parpol tidak profesional.
"Saya meyakini apa yang disampaikan pak Jokowi itu ingin menyatakan bahwa 55 persen bukan dari kalangan parpol, tapi 45 persen dari kalangan parpol. Itu jangan nanti ada presepsi bahwa kalau dari parpol kok tidak profesional," ujar Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).
Karding mengatakan, baik dari kalangan parpol maupun non parpol akan bekerja secara profesional. Menurutnya, hal ini sesuai dengan yang diharapkan Jokowi.
"Pasti semuanya profesional semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Jokowi, seperti apa yang diharapkan orang yang bisa bekerja, mengeksekusi, memiliki manajerial atau kepemimpinan yang baik dan bisa bergerak cepat. Itu kan menjadi harapan dari Pak Jokowi," kata Karding.
Karding menyebut, desain kabinet tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Jokowi. Terkait Jaksa Agung yang tidak berasal dari parpol, dimaksudkan agar tidak terjadi potensi conflict of interest.
"Pada prinsipnya apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini, itu sudah pernah disampaikan sebelumnya dan tentu kita semua partai-partai ini prinsipnya apapun keputusan Pak Jokowi itulah yang terbaik dan saya kira kita harus mendukungnya," ujar Karding.
"Kenapa karena beliau menempatkan komposisi 55 persen misalkan dengan 45, lalu Jaksa Agung non parpol atau anak muda dan milenial juga non parpol ya tentu ada hitungannya. Salah satu contoh misalnya mengapa Jaksa Agung ditegaskan non parpol, tentu beliau berharap ke depan proses berjalannya pemerintahan ini terkait dengan hukum tidak ada potensi untuk conflict of interest, betul-betul hukum ini bisa berjalan secara independen," sambungnya.
Menurut Karding, Jokowi telah menghitung dan mempersiapkan kabinetnya dengan pertimbangan yang baik. Karding menyebut seluruh partai mendukung keputusan yang Jokowi ambil.
"Prinsipnya kita dari awal mendukung, setuju apapun keputusan Pak Jokowi. Karena tentu beliau sudah mengitung secara matang, mengkalkulasi dengan banyak pertimbangan tentang keputusan apa yang beliau lakukan, karena ini dengan apa yang kita sebut hak prerogatif presiden. Sebenarnya begini, murni dilakukan presiden masukan-masukan itu boleh berasal dari mana saja, partai non partai, tokoh, ormas boleh tapi keputusan harus presiden yang memutuskan," kata Karding.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Rabu (14/8) Jokowi mengungkapkan desain kabinet di periode keduanya. Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru.
Beberapa poin tersebut yaitu, terkait dengan usia menteri yang akan diisi kalangan generasi muda. Menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.
"Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari kalangan nonparpol hingga mengubah nomenklatur kementerian atau kementerian baru.
