PERPECAHAN di tubuh partai Hanura belum juga selesai. Kali ini Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dinilai tidak hanya gagal meningkatkan perolehan kursi partai Hanura di legislatif, tapi juga gagal mempertahankan keberadaan partai Hanura di DPR-RI.
Bahkan OSO juga dinilai gagal dalam memberikan kontribusi positif terhadap kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
"Tidaklah berlebihan kalau banyak orang menyimpulkan bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oso justru malah menggerus modal suara yang dimiliki koalisi pendukung Jokowi, yang menyebabkan kemenangan paslon Jokowi - Ma’ruf Amin tidak sesuai target dan hanya terpaut sedikit saja dari Prabowo-Sandi," kata Erik Satrya Wardhana, Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dari Partai Hanura, Senin (19/8).
Pada Pileg 2014 di bawah kepemimpinan Wiranto, Partai Hanura mendapatkan suara 5,3%. Perolehan 5,3% itulah yang dijadikan modal bagi Partai Hanura untuk mendukung Jokowi maju kembali sebagai capres pada Pemilu 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Faktanya, pada Pemilu 2019 di bawah kepemimpinan Oso, partai Hanura hanya bisa memperoleh 1,5% suara. Artinya ada sekitar 3,8 % suara pemilih Hanura yang beralih ke parpol lain, termasuk ke parpol pendukung Prabowo - Sandi, yang hampir bisa dipastikan pada Pilpres tidak memilih pasangan Jokowi - Ma’ruf Amin.
"Jadi Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO sama sekali tidak berkontribusi positif, malah sudah berkontribusi negatif terhadap kemenangan Jokowi - Ma’ruf Amin. Kalau sudah begitu setidaknya secara moral OSO dan seluruh jajaran kepengurusan Partai Hanura tidak lah lagi memiliki hak untuk meminta apresiasi dalam bentuk apapun kepada Jokowi - Ma’ruf Amin," kata Erik.
Sementara itu, sebanyak 13 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Hanura di Jawa Tengah menyatakan sikap mendesak percepatan digelarnya musyawarah nasional (Munas). Hal itu merupakan buntut dari kegagalan Hanura lolos ke DPR RI.
"Penurunannya sangat signifikan, dari 5,26 persen pada 2014, sekarang 1,54 persen. Kami mendesak agar Munas dipercepat, akhir tahun ini atau awal tahun 2020," kata perwakilan 13 DPC Jateng, Abdullah Abdulqadir Assegaf, di Solo, Jawa Tengah, Senin (19/8).
Dia juga mengungkit adanya pakta integritas yang ditandatangani OSO saat menggantikan Wiranto sebagai ketum pada 2016. Dalam pakta tersebut OSO menyatakan siap mundur dari ketum jika gagal memenuhinya.
