Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pendapatnya mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia yang dianggap wacana mentah dan belum berupa rencana matang.
Bahkan, Fadli Zon kasihan dengan masyarakat Indonesia yang diombangambingkan dengan persoalan amatiran atas ide pemindahan ibu kota.
Hal tersebut dikatakan Fadli Zon saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang pada Selasa malam (20/8/2019).
Awalnya, Fadli Zon menuturkan rencana pemindahan ibu kota merupakan hal yang biasa dan telah dicanangkan sejak lama.
Bahkan Partai Gerindra disebut sudah mendukung dan mulai berdiskusi soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia.
"Pertama, pada prinsipnya memindahkan ibu kota itu adalah satu hal yang biasa. Gerindra termasuk yang menyetujui prinsip pemindahan ibu kota. Dari dulu bahkan. Dari sejak awal kita mendiskusikan itu," tutur Fadli Zon.
Fadli Zon menuturkan sikap setujunya atas rencana pemindahan ibu kota lantaran hal itu merupakan upaya untuk dekonsentrasi pembangunan agar tak terjadi ketimpangan antar daerah.
"Karena memindahkan ibu kota adalah bagian dari upaya untuk melakukan dekonsentrasi pembangunan," sambung Fadli Zon.
Kendati demikian, ia menyoroti seberapa pentingkah pemindahan ibu kota untuk dilakukan dalam waktu dekat.
Mengingat, bagi Fadli Zon, kondisi Indonesia terutama di sisi keuangan serta aspek lainnya seolah tidak memungkinkan.
"Tetapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan prasyarat-prasyarat berikutnya, inilah yang sangat penting."
"Pertama adalah masalah urgensi, prioritas, kemampuan kita, infrastruktur, dari sisi finansial dan juga begitu banyak aspek-aspek lainnya, dan polanya seperti apa," papar Fadli Zon.
Tak hanya itu, Fadli Zon juga mempertanyakan apakah rencana presiden untuk memindahkan ibu kota dalam waktu dekat kurang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Menurutnya, kebutuhan sehari-hari masyarakat pun masih menjadi permasalahan tersendiri sehingga rencana yang dicanangkan Jokowi dianggap masih belum bisa disesuaikan dengan kondisi tersebut
Fadli Zon lantas melihat narasi yang digembar-gemborkan Jokowi kepada publik tentang pemindahan ibu kota masih belum cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
"Jadi, saya melihat masih miskin narasi yang menyertai ide pemindahan ibu kota ini," ucap Fadli Zon.
Apa yang selama ini disosialisasikan pemerintah soal ide pemindahan ibu kota bagi Fadli Zon masih belum bisa menjawab hal-hal detail yang seharusnya diperhatikan sejak awal.
"Jadi, argumen apa yang dibangun? Kenapa ibu kota perlu dipindah, ada apa dengan Jakarta?"
"Dan pemerintah mempunyai proyeksi apa dengan pemindahan ibu kota? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya kira belum dijawab sama sekali," kata Fadli Zon.
Hingga saat ini, Fadli Zon berpendapat belum ada penjelasan serta diskusi yang mendalam tentang pemindahan ibu kota yang harusnya juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, ahli, hingga perwakilan lembaga tinggi negara.
"Karena belum ada yang namanya public hearing, belum ada diskusi-diskusi yang mendalam tentang hal ini," kata Fadli Zon.
Maka dari itu, Fadli Zon beranggapan semua yang disampaikan Jokowi terkait hal ini barulah wacana mentah dan belum pantas disebut sebagai rencana matang.
"Jadi saya melihat bahwa, sampai sejauh ini apa yang disampaikan oleh presiden itu baru wacana, bukan rencana," kata Fadli Zon.
"Dan saya kira wacananya masih mentah juga," imbuhnya.
Kemudian, Fadli Zon juga mempertanyakan mengapa pihak pemerintah tidak mengajukan dokumen atau mengadakan kajian bersama parlemen tentang gagasan besar tersebut.
Fadli Zon bahkan menyarankan agar pemerintah mencari lokasi yang relatif terjangkau untuk pemindahan ibu kota atau pusat administrasi pemerintahan seperti di Jonggol, Jawa Barat.
"Bisa juga sebenarnya di daerah lain kalau mau serius tetapi perlu kita hitung keadaannya.
Jagan sampai diskusi ini berhenti di tengah jalan, ada interupsi lain dan kita lupa serta tak pernah selesai," ucap Fadli Zon.
Politisi Gerindra itu mengaku, Jokowi telah mengungkapkan tiga kali pemindahan ibu kota dari 2016, 2017 hingga 2019.
"Jadi sudah tiga kali disampaikan tetapi tak ada planning terencana. Saya rasa orang yang disekitar Presiden Jokowi harus memikirkan. Jangan sampai Jokowi mikir sendiri, dapat wangsit dari mana?" tanya Fadli Zon.
Fadli Zon menyatakan, kemunculan gagasan pemindahan ibu kota justru membuat kasihan masyarakat Indonesia.
"Kasihan negara ini diombangambingkan oleh persoalan yang tak matang dan amatiran juga," jelas Fadli Zon.
Jokowi Izin Pindahkan Ibu Kota
Di acara pidato sidang tahunan MPR, presiden Joko Widodo (jokowi) meminta izin kepada seluruh anggota Parlemen untuk memindahkan ibu kota.
Izin itu diminta saat presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).
Rencananya, ibu kota akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia," kata presiden presiden.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," imbuh Jokowi
Meski demikian, presiden Jokowi kembali tidak mengungkapkan dimana lokasi pasti calon ibu kota baru.
presiden hanya menegaskan, ibu kota bukan hanya soal simbol identitas negara, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup presiden.
Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibukota: Mengerucut ke Satu Provinsi
Presiden Joko Widodo sempat menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan pada awal Agustus 2019.
Lokasi pasti pemindahan ibu kota pun telah mengerucut ke salah satu provinsi.
"Selamat siang. Ibu kota negara kita akan pindah. Letaknya di Pulau Kalimantan. Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," tulis presiden, melalui akun Instagram resmi miliknya, Kamis (8/8/2019).
Saat ini, imbuh dia, seluruh aspek pemindahan ibu kota sedang dikaji secara mendalam dan detail. Aspek tersebut meliputi skema pembiayaan, desain kelembagaan, hingga payung hukum regulasi pemindahan ibu kota
"Sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita," tulis presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta, seluruh pengalaman negara lain yang melakukan pemindahan ibu kota negara harus dipelajari dengan seksama untuk mengantisipasi segala hambatan yang terjadi.
"Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasila yang bisa kita adopsi, kita adaptasi," kata Kepala Negara.
Dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, ia menegaskan, posisinya bukanlah sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara.
"Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," ucapnya.
Sebelumnya, telah ditemukan 23 titik penanda (ikat) milik Badan Informasi Geospasial (BIG) Ri terpasang di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Penemuan titik ikat tersebut menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak. Apalagi Bukit Soeharto menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi presiden Jokowi pada bulan Mei 2019 lalu saat mengecek kandidat calon ibu kota negara baru.
