KETUA MPR Zulkifli Hasan menjamin, rencana pemerintah untuk melakukan amandemen terbatas UU 1945 tidak akan mengubah metode pemilu presiden dari langsung menjadi tidak langsung. Amandemen hanya dilakukan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GHBN) di MPR.
"Enggak dong, ya kan cuman model GBHN aja. Cuma satu aja namanya amandemen terbatas, amandemen terbatas khusus model GBHN," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).
Zulkifli melanjutkan, pengadaan GHN dilakukan untuk mengatur negara secara filosofis. Khususnya bagaimana menajamkan visi dan visi presiden terpilih untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
"Contohnya filosofis itu harus ada kesetaraan nah itu contohnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana. Ekonomi Pasal 33 jadi filosofi sifatnya dan ini sudah kita rumusan nanti akan jadi buku diserahkan kepada MPR yang akan datang," ungkapnya.
Zulkifli melanjutkan, keputusan mengenai kelanjutan rencana amandemen terbatas sepenuhnya akan diserahkan kepada kepengurusan MPR periode 2019-2024. Dirinya menegaskan MPR periode 2014-2019 yang ia pimpin hanya bersifat memberikan rekomendasi terkait amandemen terbatas.
"Jadi apa tidak terserah MPR yang akan datang. Gitu pada akhirnya keputusan politik ketan MPR itu bukan pimpinan, MPR itu 3 per 4 anggota, kalau 3 per 4 setuju baru bisa jalan. Kalau tidak setuju ya engga bisa jalan ya jadi kita tunggu MPR yang akan datang," ucapnya.
