Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengungkapkan kondisi kelistrikan di Pulau Bali saat ini cukup aman. Namun diperkirakan mulai tahun 2021 Pulau Dewata berpotensi mengalami defisit listrik. Hal ini karena makin pesatnya perkembangan industri pariwisata dan tata kota, sehingga kebutuhan energi listik di Bali pun meningkat dengan pesat.
“Jumlah pelanggan yang terus meningkat tidak dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik. Sampai saat ini, sebagian besar energi listrik yang digunakan di Bali berasal dari pembangkit listrik di Jawa,” ungkapnya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pusat Listrik Tenaga Diesel & Gas (PLTDG) PT. Indonesia Power di Pasanggaran, Denpasar, Bali, Jumat (30/8/2019).
Permasalahan kelistrikan Pulau Jawa sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum bisa menikmati fasilitas listrik dari PLN, atau dengan kata lain Jawa pun masih memerlukan energi listrik yang besar. Bali sampai saat ini menjadi prioritas karena merupakan daerah tujuan pariwisata, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.
“Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dunia, idealnya Bali sebagai mukanya Indonesia harus sudah bisa memulai memanfaatkan segala potensi energi lokalnya dengan membangun pembangkit listrik ramah lingkungan skala kecil, yang banyak yang tersebar di seluruh perumahan, hotel, villa, dan fasilitas-fasilitas penerangan jalan lainnya,” urainya.
Sayangnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, sampai saat ini PLN dan Pemerintah Daerah kurang tegas dalam mengatur ketentuan-ketentuan dan tata cara penggunaan energi alternatif seperti tenaga surya atau tenaga bayu. “Tanpa didukung langsung oleh pemerintah dan PLN, penggunaan energi alternatif di Bali akan tetap akan jalan di tempat," jelasnya.
Mengacu data PT. PLN Distribusi Bali saat ini daya mampu adalah 1.276,25 MW dan terjadi beban puncak nya adalah 904 MW sehingga reserve margin-nya adalah sebesar 29 persen, oleh karena itu hal ini bisa dikatakan pasokannya aman. Sedangkan diprediksi pada tahun 2021 beban listrik akan mencapai sekitar 1.041 megawatt (MW), dengan demikian hal ini sudah seharusnya dipikirkan dan diantisipasi.
Kebutuhan listrik itu pun 340 MW-nya berasal dari kabel bawah laut 150 kV Pulau Jawa. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bilamana harus ada perbaikan jaringan atau perawatan, karena hal tersebut konsekuensinya adalah pemadaman secara bergilir sebagai akibat berkurangnya pasokan.
“Bali sepertinya akan alami masa-masa kritis, bila tidak segera dieksekusi menambah sumber pasokan listrik. Sebagai solusi jangka pendek, PLN lewat anak usahanya yaitu PT. Indonesia Power mengubah pembangkit berbahan bakar BBM dengan gas. Seperti misalnya, memindahkan mobile power plant di Lombok ke Bali atau Marine Vessel Power Plant dari Kupang untuk memperkuat pasokan Bali," tutupnya.
Kunspek ini juga diikuti Wakil Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung (F-PKS) dan Syaikhul Islam Ali (F-PKB), serta Anggota Komisi VII DPR RI Denny Jaya Abri Yani (F-PDI Perjuangan), Gandung Pardiman (F-Golkar), Ramson Siagian (F-Gerindra), Ihwan Datu Adam (F-Demokrat), Tjatur Sapto Edy (F-PAN), Peggi Patrisia Pattipi (F-PKB), Rofi’ Munawar (F-PKS), Abdul Halim (F-PPP), Kurtubi (F-NasDem), dan Ferry Kase (F-Hanura).
