World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 yang diinisiasi oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengangkat tema 'combating inequality through social and financial inclusion' menitikberatkan pada permasalahan ketidakadilan (inequality) yang masih terjadi di penjuru dunia.
Demikian diungkapkan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat ditemui Parlementaria dalam Acara ‘The 3rd WPFSD’ di Badung, Bali, Rabu (4/9/2019). Ia menambahkan bahwa 10 persen dari masyarakat dunia menguasai lebih dari 40 persen kekayaan di dunia.
"Jadi masih terjadi inequality atau ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Apalagi diikuti oleh kondisi-kondisi akibat climate change (perubahan iklim) misalnya gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, ini tambah memicu masalah inequality ini semakin melebar," ujar politisi F-Partai Demokrat itu.
Kumpulnya 150 delegasi dari 28 negara pada forum WPFSD ini, disampaikan Nurhayati, adalah untuk mencari formula yang tepat dalam mengatasi ketidakadilan di kalangan masyarakat di berbagai negara. Di mana tantangan ke depan makin banyak, tidak hanya terkait perubahana iklim saja, namun aspek sosial lainnya seperti adanya perang dagang Amerika dan Tiongkok, konflik migran yang begitu serta konflik sosial lainnya.
"Bagaimana parlemen dengan mengatasnamakan SDGs (Sustainable Development Goals) dalam mengentaskan ketidakadilan dengan keberpihakan di dalam anggaran, legislasi dan juga pengawasan yang dilakukan bersama pemerintah. Itu yang kita tekankan. Kita berharap, forum ini menjadi forum tempat di mana parlemen akan bersinergi untuk keberhasilan Global Commitment 2030," paparnya.
Dan yang penting di dalam Global Commitment, sambung Nurhayati, adalah no one left behind. Artinya tidak seorangpun yang ditinggalkan, terlepas dari ras, agama, dan juga suku. "Itu esensi yang paling penting di dalam Sustainable Development Goals atau agenda 2030," pungkas politisi dapil Jawa Timur V itu.
