PKS dan Gerindra hingga kini belum juga sepakat terkait figur Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua Parpol pengusung Anies-Sandi itu disebut sedang kesulitan untuk menyepakati sosok Wagub yang bisa diterima kedua belah pihak.
Alhasil, pembahasan tata tertib Wagub DKI pun mangkrak di meja DPRD DKI periode 2014-2019 lalu. Setiap kali akan digelar pembahasan tatib, dewan tidak hadir ke Kebon Sirih dengan beragam alasan.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, Gerindra sepertinya masih belum terima jika dua nama calon Wagub DKI diserahkan kepada PKS.
"Itu belum beres persoalan antara PKS dan Gerindra. Usulan awal itu dua calon dari PKS itu Gerindra kayaknya enggak ikhlas. Kalau itu dah beres udah engak ada seperti ini," kata Jhonny di Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Politikus PDIP ini mengaku, bahwa fraksi-fraksi lain sebenarnya tidak ada masalah mengenai siapa sosok yang akan menjadi Wagub DKI. Untuk itu, dia menyarankan, PKS dan Gerindra segera duduk bersama untuk membereskan calon Wagub DKI.
"Fraksi lain tinggal nunggu PKS dan Gerindra. Pokok masalah itu di mereka, bukan di DPRD. Kita kok kaya ikut-ikutan, masalah Wagub itu antara PKS dan Gerindra belum ada titik temu," kata Jhonny.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menyambut baik keputusan PKS yang membuka peluang untuk calon baru di bursa Wagub DKI. Mengingat pembahasan calon pengganti Sandiaga Uno itu menemui jalan buntu pada masa DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
PKS telah mengajukan dua nama sebagai calon Wagub DKI Jakarta. Kedua nama tersebut Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
"Kalau dia mau terima bisa lancar itu (pembahasan Wagub DKI). Cuman konsisten enggak? Kalau dua nama dari PKS ya enggak jalan," katanya, Kamis (29/8/2019).
Dia pun menyarankan, pengusulan nama calon Wagub DKI sudah seharusnya dibagi rata, antara Gerindra dan PKS. Sehingga nantinya sesama partai pengusung pasangan Anies-Sandi mendapatkan porsi 1 nama calon Wagub DKI.
"Harus satu-satu biar bisa jalan. Jangan mikir Pilpres. Pilpres is over. Tataplah ke depan. Jangan ngarep dot com," katanya.
