Komentari
Berita Anggota Parlemen

Anggota Baleg DPR: Revisi UU KPK Seimbangkan Pencegahan dan Penindakan

Isu: UU KPK

Detik News, 10-09-2019

Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 hanya akan membuat KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno tak sepakat dengan penilaian Agus.

"Lembaga antirasuah seperti KPK memiliki fungsi pencegahan dan penindakan. Pencegahan lebih bersifat jangka panjang, edukatif dan sistemik. Penindakan lebih heroik dan populer. Keduanya penting dan harus dikombinasikan dengan baik dan saling melengkapi," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Menurut Hendrawan, revisi UU akan membuat tata kelola KPK menjadi lebih baik. Selain itu, dia berpendapat bahwa revisi UU juga akan menghindarkan KPK dari penyimpangan.

"Revisi UU KPK menyeimbangkan kepentingan membangun lebih yang efektif dan kredibel, tetapi juga memiliki tata kelola yang sehat dan tidak rentan terhadap penyimpangan," jelasnya.

Anggota Baleg dari Fraksi PDIP itu meminta publik tidak menilai negatif revisi UU KPK. Sebab, Hendrawan mengatakan pembahasan revisi juga belum dilakukan.

"Jadi kita tak perlu apriori terhadap arah dan substansi revisi, sejauh itu dilakukan dengan mengedepankan penguatan kelembagaan secara objektif dan rasional," ujar dia.

Ahli hukum tata negara UNS Surakarta, Agus Riewanto sebelumnya menyebut KPK hanya akan fokus menjadi lembaga pencegahan ketimbang penindakan. Agus menduga revisi UU KPK yang diusulkan DPR memiliki agenda terselubung.

"Ini pasti ada hidden agenda dalam revisi UU KPK. Ujung-ujungnya KPK hanya dijadikan lembaga pencegahan, sebagai mitra pemerintah. Penindakan akan dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan," kata Agus saat dihubungi detikcom, Senin (9/9).

Diposting 10-09-2019.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Hendrawan Supratikno

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah X