PB Djarum telah memastikan tahun 2020 bakal menghentikan audisi umum pencarian atlet bulu tangkis. Pemicunya, PB Djarum dituding mengeksploitasi anak lantaran para peserta audisi harus mengenakan kaos berlogo Djarum, yang notabene merupakan merek rokok, selama proses audisi berjalan. Menyikapi polemik ini, DPR menilai perlu jalan tengah atas polemik ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati mengatakan, perlu dibuka ruang dialog lintas sektor untuk menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, PB Djarum selama ini dikenal sebagai badan yang melahirkan para pebulu tangkis tangguh masa depan.
“Saya kira dibutuhkan kedewasaan dalam penyikapan masalah ini. Satu sisi PB Djarum telah membuktikan komitmennya dalam pembinaan atlit bulu tangkis, tapi di sisi lain KPAI merupakan lembaga negara yang memiliki tupoksi yang jelas terkait perlindungan anak,” ujar Reni di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9).
Menurut dia, perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet dapat dimaklumi. Reni mengatakan, paparan rokok terhadap usia anak juga berada di angka yang mengkhawatirkan. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok telah mencapai 3,9 juta dan mengalami tren peningkatan.
“Jumlah perokok di usia anak ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Saya kira, di poin ini KPAI memiliki basisnya,” katanya.
Namun demikian, itikad Djarum dalam memajukan olahraga di Indonesia juga harus mendapat apresiasi. Hanya saja, kata Reni, harus ada kompromi antara kepentingan komersil dengan kepentingan pembinaan olahraga.
“Kita tidak memungkiri juga, dukungan kalangan swasta dalam kegiatan olahraga juga ada sisi komersil berupa promosi dan brand awareness ke publik,” ungkapnya.
Politisi PPP ini mengingatkan, misi komersil oleh pihak swasta dalam dukungan terhadap kegiatan olahraga juga harus mempertimbangkan koridor umum dan kepentingan lainnya. “Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik,” jelasnya.
Ia menyayangkan sikap kementerian terkait yang tidak respons sejak awal polemik ini muncul. Semestinya, kata Reni, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ikut serta dalam menyelesaikan polemik antara PB Djarum dan KPAI.
“Semestinya dua kementerian tersebut sejak awal dapat turut serta menyelesaikan polemik dengan menawarkan jalan tengah,” katanya.
Reni mengatakan, jalan tengah yang bisa dinegosiasikan misalnya seperti PB Djarum memperkecil tulisan merek Djarum yang bergambar rokok ukurannya sehingga tidak mencolok sebagai bentuk tanggung jawab sosial. “Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah,” pungkasnya.
