DPR RI dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk disahkan dalam rapat paripurna. Kapan paripurna pengesahan revisi UU KPK digelar?
Anggota Baleg DPR Bambang Haryadi Gerindra sempat menyebut bahwa pengesahan revisi UU KPK akan digelar Selasa (17/9/2019). Hal tersebut disampaikan saat ia mengutarakan pandangan Fraksi Gerindra dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah terkait revisi UU KPK.
"Pandangan Fraksi Gerindra sudah dalam konteks tertulis, dan disertai beberapa catatan khususnya terkait Dewan Pengawas. Untuk itu kita akan sampaikan secara terbuka pada pembicaraan tingkat dua di paripurna besok," ujar Bambang di ruang rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Terpisah, anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut kesepakatan antara Baleg dan pemerintah soal revisi UU KPK akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR besok. Di Bamus nantinya akan dijadwalkan gelaran paripurna.
"Besok akan dibawa ke Bamus baru disepakati di paripurna," kata Masinton.
Dalam rapat kerja antara Baleg DPR dan pemerintah, terdapat 7 fraksi yang setuju poin-poin revisi UU KPK. Namun, ada dua fraksi yakni PKS dan Gerindra yang memberikan catatan. Satu fraksi lagi, yaitu Demokrat belum menyatakan pandangannya.
Fraksi PKS dan Gerindra sendiri memberikan catatan terkait proses pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kedua fraksi tersebut menilai bahwa DPR juga harus dilibatkan dalam pemiliham Dewas.
"Fraksi PKS menginginkan bahwa ada unsur yang terlibat dari Dewan Pengawas itu dari pemerintah dari DPR dan juga dari masyarakat, pertama," ucap Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah.
"Kedua, kemudian pemilihan itu menjadi bagian yang dilakukan sebagaimana dilakukan pemilihan pimpinan KPK," imbuhnya.
