PKS dan Gerindra hingga kini belum juga sepakat terkait figur Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua Parpol pengusung Anies-Sandi itu disebut sedang kesulitan untuk menyepakati sosok Wagub yang bisa diterima kedua belah pihak.
Akibatnya, hingga anggota DPRD DKI periode 2014-2019 berakhir, pada Agustus lalu, proses pemilihan pengganti kursi orang nomor 2 di DKI itu pun belum bisa jalan.
Bahkan, belakangan santer kabar bahwa PKS akan melakukan "pergantian pemain" atau menarik nama kandidat Wagub jagoannya, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang saat ini mangkrak di meja DPRD Jakarta.
Merespon dinamika tersebut, Anggota DPRD DKI baru periode 2019-2024, Jamaludin mengaku siap menindaklanjuti proses pemilihan Wagub pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan.
Anggota Fraksi Golkar DKI ini juga mengaku, partainya memang memasukkan proses pemilihan Wagub DKI sebagai salah satu agenda kerja utama pada awal masa bakti 2019-2024.
Selanjutnya, Jamaludin juga melontarkan harapannya, terkait sosok Wagub DKI yang nanti akan dipilih oleh Wakil Rakyat Jakarta di Kebon Sirih. Dia ingin, agar partai pengusung PKS dan Gerindra memberi kesempatan kepada "putra daerah" Jakarta untuk mengisi kursi DKI-2.
Menurutnya, pasangan Anies sebaiknya adalah orang asli Jakarta, dalam hal ini adalah penduduk pertama Jakarta, yaitu orang Betawi.
"Jadi soal Wagub, kami ingin, kalau bisa, kedua Parpol pengusung PKS dan Gerindra agar mengusung putra daerah," kata Jamaludin di kawasan Rawa Bambon, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (15/9/2019).
Dia menyatakan, ada banyak putra daerah yang secara kapasitas mumpuni serta tidak kalah hebat untuk menjadi pemimpin Ibu Kota mendampingi Anies.
Pendiri Paguyuban Rawa Bambon ini menyebut, sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta memang milik semua orang Indonesia. Akan tetapi hingga 74 Tahun usia Republik Indonesia, belum ada satu pun putra daerah yang ikut andil memimpin Jakarta.
"Bayangkan, selama 74 tahun Indonesia merdeka, belum pernah ada putra daerah yang merasakan berkantor di Balaikota DKI. Karena itu, kami ingin, putra daerah diberi kesempatan," jelas Jamaludin.
"Soal kepantasan figur, itu biarkan menjadi pertimbangan para senior dan kedua parpol pengusung yang memikili pertimbangan. Prinsipnya, sebagai orang Betawi asli putra Rawa Bambon, saya sangat berharap Wagub bisa diisi oleh putra daerah. Siapapun dia, pasti saya dukung," sambungnya.
Untuk diketahui, persoalan kursi Cawagub DKI masih belum ada tanda-tanda akan rampung dalam waktu dekat. Sebab, pasca berakhirnya masa bakti anggota DPRD DKI periode 2014-2019 lalu, Panitia khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI juga ikut bubar.
Akibatnya, proses pemilihan Wagub DKI Jakarta harus menunggu lagi terbentuknya Pansus baru. Akan tetapi pembentukan Pansus ini dipastikan tidak bisa dilakukan cepat, mengingat masih ada mekanisme panjang yang harus dilalui, yang terdekat adalah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2024.
Anies Ingin DPRD Baru Prioritaskan Wagub
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak menyangka bahwa dirinya akan "menjomblo begitu lama. Betapa tidak, setahun lebih Anies bekerja seorang diri tanpa didampingi seorang wakil gubernur.
Kepada anggota dewan baru periode 2019-2024, Anies berharap dapat memasukkan agenda pemilihan wagub DKI pada awal kepemimpinan mereka.
"Saya berharap mudah-mudahan nanti dewan baru memasukkan agenda pemilihan wakil gubernur sebagai salah satu agenda awal di masa tugasnya," ucap Anies baru-baru ini.
