Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Anggota Komisi IV DPR Beri Catatan ke Pemerintah soal Penanganan Karhutla

Detik News, 19-09-2019

Anggota DPR Komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengapresiasi pemerintah yang terjun langsung ke lokasi kebakaran hutan di Riau. Namun, Andi juga memberikan kritik kepada pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan. Apa saja?

Pertama, dia menilai pemerintah lamban dan tidak belajar dari pengalaman kebakaran hutan pada 2015 lalu. Dia juga menyebut pemerintah lamban karena menghiraukan imbauan BMKG yang menyebut akan terjadi kemarau panjang di tahun ini. Seharunya, kata Andi, pemerintah cepat tanggap dengan adanya peringatan itu.

"Ini kan ada setiap 5 tahun lalu kan, dari 2015, (diperingatkan) bahwa terjadi el nino cuaca nggak bagus, dan musim kemarau panjang, harusnya ini kan jadi indikator bagi kesiapsiagaan daripada seluruh pemerintah. Inikan tidak dilakukan, setelah api membesar, baru semuanya bergerak," kata Andi kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Kemudian, Andi mengatakan pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan Kementerian LHK gagal. Hal ini disebkan karena buruknya kordinasi yang buruk antara pusat dengan daerah.

"Pesawat water bombing yang mengangkut air banyak, bisa membom spot-spot api, tapi setelah ada api membesar baru ada water bomb, ini agak menjadi terlambat," katanya.

Tak hanya itu, Andi menilai Badan Restorasi Gambut (BRG) juga gagal dalam menangani kebakaran hutan ini. Padahal, kata dia, pemerintah dan DPR telah memberikan anggaran yang cukup tinggi kepada BRG. Dia juga mendorong agar BRG dipisahkan dengan Kementerian LHK.

"Dan kita juga melihat bahwa BRG yang sudah 3 tahun diberi anggaran itu gagal, tidak bekerja sesuai yang kita harapkan, karena masih disibukkan urusan internal, kan BRG itu kita beri anggaran RP 500 miliar, RP 300 miliar pertahun, dan targetnya itu sampai mana bisa merestorasi 2 juta gambut. Karena sumber utama kebakaran ini kan di gambut. Makanya, saya katakan BRG ini harus segera dipisahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Andi.

Sementara itu, Andi mengatakan Komisi IV DPR juga berencana untuk meninjau langsung ke lokasi yang terkena dampak asap tebal. Kunjungan itu akan dilakukan pada pekan depan, tetapi Andi belum merinci kapan waktunya.

"Pekan depan rencananya Komisi IV akan ke sana. Insyallah pekan depan kita bisa kunjungan secara spesifik. Kita akan ke sana supaya kita bisa lihat langsung perkembangaan pemadaman api (khusunya) di Riau dan Kalteng, 2 titik kita akan usulkan untuk ditinjau," jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Merbau, Riau. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya upaya pencegahan.

Saat meninjau lokasi Karhutla, Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Diposting 19-09-2019.

Dia dalam berita ini...

Andi Akmal Pasluddin

Anggota DPR-RI 2014
Sulawesi Selatan II