Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat didampingi Anggota BKSAP Zairina dan Teuku Taifuqulhadi melaksanakan Kunjungan Kerja Muhibah ke Addis Ababa, Etiopia, pada 16-20 September 2019. Surahman mengungkapkan, pertemuan kali pertama DPR RI dengan Parlemen Etiopia itu membahas terkait rencana pembentukan grup persahabatan antar kedua negara.
“Kunjungan ke Etiopia ini sebagai komitmen DPR menjalankan fungsi representasi dan diplomasi. Kami ke sini membawa misi utama menjajaki potensi pembentukan grup persahabatan dengan Parlemen Etiopia. dan disambut positif,” paparnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (19/9/2019).
Legislator F-PKS itu melanjutkan, Ketua Parlemen Etiopia juga ingin belajar demokrasi dari Indonesia. “Mereka mendukung penuh reformasi yanng tegah bergulir di Etiopia, terutama membuka lebar-lebar keran demokrasi antara lain pembebasan tahanan politik, kebebasan pers dan berpendapat. Mereka sangat ingin belajar dari Indonesia, mereka berjanji akan melakukan kunjungan balasan,” papar Surahman.
Selain berdialog dengan Parlemen Etiopia, Delegasi BKSAP DPR RI juga berdialog dengan organisasi masyarakat sipil Etiopia. Anggota Dewan sebagai representasi rakyat juga memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara, dengan bertemu The Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council (EIASC) dan tokoh ulama Addis Ababa.
“Kita berdiskusi peran Islam bagi pembangunan terutama pendidikan. Bahkan ulama Etiopia menawarkan kontribusi Indonesia membangun sekolah-sekolah dan pusat Islam di Etiopia. Secara spesifik kita sudah ditawarkan sebidang tanah untuk membangun masjid Indonesia di Addis Ababa sebagai simbol persahabatan kedua negara yang akan dikenang,” jelas legislator dapil Jawa Barat X itu.
Surahman melihat ulama Etiopia juga sangat terkesan dengan kiprah ulama Indonesia terdahulu. “Mereka sangat terkesan dengan kiprah ilmiah Sheikh Nawawi Albantani asal Banten dan Sheikh Yasin Alpadangi asal Padang. Mereka juga ingin belajar bagaimana pendidikan agama menjadi bagian penting dari pendidikan negara,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
