Berita Anggota Parlemen

Kalah Di DPD, Kalah Di MPR, Hemas Kasian Deh...

Karir politik senator dari Provinsi DI Yogyakarta, GKR Hemas, di kancah nasional tamat. Ratu Kesultanan Yogyakarta itu kalah dalam perebutan kursi pimpinan DPD dan MPR.

Kenapa Hemas bisa kalah secara bertubi-tubi? Bekas Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani mengatakan, ngototnya Istri Sri Sultan Hamengkubuwono X itu dalam merebut kursi pimpinan MPR dan DPD semakin menjatuhkan marwah dan wibawa Hemas sebagai Ratu di Kesultanan Yogyakarta.

“Jujur, saya kasihan dengan Hemas. Kekalahan bertubi-tubi yang ia derita saat ini, harusnya menjadi pela jaran berharga. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya,” ujar Benny, kemarin.

Lebih lanjut, Benny menuturkan, kekalahan Hemas dalam dua pertarungan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan. Pertama, rekam jejak He mas selama dua periode memimpin DPD.

Selain nihil prestasi, kepemimpinannya juga bernuansa feodalistik, karena dirinya terbiasa dilayani sebagai seorang ratu di Kerajaan Yogyakarta.

 “Dia lupa, DPD bukan Yogyakarta. Di DPD semua anggota setara, pimpinan hanya bertindak sebagai speaker atau juru bicara lembaga. Anggota DPD bukan anak buah pimpinan,” tegas politisi Partai Hanura ini.

Kedua, lanjut dia, Hemas diangap mewakili status quo, anti perubahan. Karenanya, mayoritas anggota lama maupun anggota baru di DPD tak tertarik saat nama Hemas disodorkan untuk menjadi bakal calon pimpinan DPD maupun pimpinan MPR.

Terlebih, para pendukung Hemas menyerang tata tertib (tatib) baru DPD, karena memasukan klausul orang yang pernah disanksi Badan Kehormatan (BK) dan sedang dalam status tersangka tak boleh dicalonkan sebagai pimpinan.

Mereka lupa, tatib baru DPD mengambil klausul dalam kode etik. Tatib baru membawa semagat perubahan dan kemajuan.

“Terus, mereka menolaknya, siapa yang simpatik? Anggota DPD adalah tokoh-tokoh di daerah, orang-orang terdidik dan melek informasi, dan mengetahui alasan kenapa Hemas di pecat. Ini kesalahan patal,” jelas dia.

Alasan terakhir, sambung dia, kelemba gaan DPD ke depan membutuhkan figur yang dapat memberikan tauladan sekaligus mendorong penguatan fungsi dan peran DPD.

DPD harus ber diri sejajar dengan DPR, tidak boleh dipimpin oleh tokoh yang cacat moral. Apalagi dicap sebagai pembolos lantaran tidak suka dengan kepemimpinan yang ada.

“Kepemimpinan Bang OSO (Oesman Sapta) legal. Produk hukum dan politiknya sesuai konstitusi. Tapi, Hemas memilih membolos, bahkan sampai dipecat BK, karena tidak bisa menerima kepemimpinan tersebut. Tapi, seluruh hak ia terima, kewajiban ti dak dijalankan. DPD mau dibawa kemana, jika dipimpin orang seperti dia (hemas)?” tandasnya.

Diketahui, pencalonan GKR Hemas dikandaskan oleh tatib baru DPD. Ia tak bisa mencalonkan diri sebagai calon pimpinan DPD lantaran pernah dipecat BK DPD. Karena tak bisa mengubah tatib, dia mengalihkan, dukungan kepada senator dari Provinsi Jawa Timur La Nyalla M Matalitti.

Jika tak terganjal tatib, Hemas dapat bertarung dengan eks Ketua PSSI itu karena keduanya berada disatu zona, yakni sub wilayah barat II.

Namun begitu, ia tidak menyerah. Hemas kembali mencoba peruntungan untuk memperebutkan kursi pimpinan MPR dari unsur DPD. Langkah Hemas pun pupus oleh senator asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad.

Fadel terpilih sebagai pimpinan MPR dari kelompok DPD setelah memangkan pemungutan suara dalam Sidang Pleno DPD, Rabu (3/10). Dalam pemungutan suara, Fadel memperoleh 59 suara, GKR Hemas (46 suara), Yorrys Raweyai (16 suara), dan Dedi Iskandar (5 suara).

Diposting 07-10-2019.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Oesman Sapta

Anggota DPD-RI 2014
Kalimantan Barat

Dedi Iskandar Batubara

Anggota DPD-RI 2019-2024
Sumatera Utara

Yorrys Raweyai

Anggota DPD-RI 2019-2024
Papua

Fadel Muhammad

Anggota DPD-RI 2019-2024
Gorontalo

AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Anggota DPD-RI 2019-2024
Jawa Timur