Ketua DPR, Puan Maharani, memastikan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibagi untuk setiap fraksi. Penentuan AKD hari ini didahului rapat pimpinan DPR dan akan dilanjutkan dengan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi.
"Kemudian diteruskan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi terkait dengan penentuan AKD-AKD. Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Puan memastikan posisi pimpinan AKD akan dibagi secara proporsional. Namun, ia berharap proses penentuan pimpinan AKD dapat dilakukan secara musyawarah mufakat untuk setiap fraksi.
"Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun, saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat," ujar Puan.
Saat ditanya apakah fraksi-fraksi di luar lima besar partai pemenang pemilu akan mendapatkan kursi pimpinan AKD, Puan kembali menegaskan jika semua partai akan mendapatkan porsinya masing-masing.
"Pimpinan itu kan terdiri dari ketua dan wakil ketua sesuai dengan proporsionalitas yang ada, sesuai dengan undang-undangnya, semuanya tentu saja akan mendapatkan porsinya masing masing sesuai perolehan suaranya," jelas Puan.
Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPR terdiri atas para pimpinan komisi dan pimpinan badan. Pimpinan AKD meliputi 11 pimpinan komisi yang terdiri atas satu ketua dan 3 wakil ketua, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Legislasi (Baleg), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
