Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memastikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif akan tetap dilakukan. Kendati demikian, Puan menegaskan bahwa DPR bukan tukang stempel.
"Sinergi eksekutif dan legislatif harus dilakukan, tetapi kami bukan tukang stempel," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, DPR akan tetap kritis manakala kebijakan pemerintah tidak prorakyat. "Kalau tidak sesuai kepentingan rakyat, maka boleh kritik kebijakan. Kami awasi apa yang dilakukan pemerintah," ujar Puan.
Dia mengatakan DPR boleh melakukan pengawasan dan kritik kepada pemerintah. "Namun, harus ada solusi bagi pemerintah," ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan menegaskan sinergi dengan pemerintah dilakukan supaya kebijakan prorakyat berguna untuk rakyat. "Kami harap sinergi ke depan lebih baik dan diisi hal-hal kritis, bermanfaat dan mencarikan solusi masing-masing," pungkasnya.
