Sinyal Partai Gerindra bakal gabung koalisi pemerintah semakin terlihat. Itu ditandai dengan saat kunjungan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, keduanya sempat membahas koalisi dan kemungkinan bergabung ke kabinet.
Pertemuan itu langsung mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang menganggap, tidak etis jika Gerindra gabung. Bahkan dikhawatirkan Gerindra bakal jadi musuh dalam selimut di koalisi pemerintah.
Bahkan menurutnya, demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres.
“Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita,” kata Ace kepada wartawan, Minggu (13/10).
Menurut Ace, harusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.
“Di parlemen saya kira, koalisi pemerintah sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemeritahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk mensikapi politik saat ini,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sehak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.
“Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet,” katanya.
Di kesempatan lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.
“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi atau bertahan di garis Oposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi, atau berhadapan dengan seluruh pemerintah.
“Insya Allah PKS istiqomah oposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat partai kami,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, bergabungnya Gerindra dan Demokrat dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin disinyalir dapat menghidupkan kembali sistem orde baru. Pasalnya itu akan menciptakan kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, tanpa diimbangi dengan kekuatan oposisi sebagai penyeimbang.
Menurutnya, sejatinya bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun seiring dengan itu, dibutuhkan juga oposisi yang kuat dan tanggung, agar tercipta keseimbangan,
“Jika Gerindra masuk dan Demokrat juga sudah menyatakan untuk mendukung, artinya pemerintah akan dominan dan menjadi kekuatan mayoritas, karena tidak ada kontrol. Ini berbahaya karena oposisi menjadi lemah. Mohon maaf, ini seperti yang terjadi pada orde baru,” ujar Ujang.
Menurutnya, ketika pemerintah menjadi kekuatan yang dominan, maka potensi untuk terjadinya penyalagunaan kekuatan akan sangat signifikan.
“Bisa jadi tidak ada lagi partai yang mengkritik, semua partai seperti paduan suara. Ini yang tidak kita inginkan,” kata Ujang.
Selain itu, bergabungnya mayoritas partai dalam koalisi belum tentu menjadikan roda pemeritahan menjadi kuat. Justru sebaliknya, akan saling sikut untuk 2024.
“Semua akan mengamankan diri masing-masing. Jokowi ingin mengamankan diri sampai akhir jabatan, parpol-parpol juga ingin aman di 2014. Jadi persoalannya rakyat dilupakan,” tandas Ujang.
