Presiden Jokowi bertemu dengan tiga pimpinan partai non-koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Pertemuan dilakukan terpisah di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan SBY pada Kamis, 10 Oktober 2019.
Jokowi mengakui pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI itu membahas soal peluang Partai Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah. Namun, dinyatakan Jokowi bahwa pembahasan itu belum sampai pada sebuah keputusan.
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.
Selain membahas soal koalisi, Jokowi mengatakan dirinya juga mendapat banyak masukan dari SBY terkait pemerintahan ke depan. Keduanya membahas sejumlah hal mulai dari politik, ekonomi hingga situasi terkini di Indonesia.
Sehari setelah bertemu dengan SBY, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kedatangan rivalnya saat Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Kompak berbaju putih, keduanya berbicara empat mata soal koalisi. Lagi-lagi, pembahasan soal koalisi dengan Gerindra belum sampai tahap keputusan.
"Tapi ini belum final. Tapi kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra koalisi kita," ujar Jokowi, Jumat 11 Oktober 2019.
Prabowo sendiri mengaku legowo apabila nantinya Jokowi memutuskan tak menggandeng partainya masuk ke dalam kabinet. Mantan Danjen Kopassus itu menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
"Kan kita di Indonesia. Tidak ada oposisi, tetap kita merah putih di segala hal," ucap Prabowo yang berada di samping Jokowi kala itu.
Selang beberapa hari setelah bertemu SBY dan Prabowo, mantan Walikota Solo itu menerima kedatangan Zulkifli Hasan di tempat yang sama. Pertemuan itu diakui Jokowi membahas soal kemungkinan PAN masuk koalisi pemerintah.
Namun, Jokowi menyebut bahwa pembahasan itu belum final. Sementara terkait peluang PAN masuk struktur kabinet periode kedua, Jokowi menegaskan belum membahasnya
"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung," ujar Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.
"Belum sampai ke situ (soal masuk ke kabinet)," sambungnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan mengklaim tak membahas soal peluang PAN masuk dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan bahwa masalah kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Itu ndak, kita ngomong merah putih aja, karena saya tahu itu hak prerogatif presiden," tutur Zulhas dalam kesempatan sama.
Wakil Ketua MPR itu memastikan partainya siap mendukung Jokowi pada periode keduanya. Meski nantinya tak digandeng masuk koalisi, Zulhas menyatakan bahwa PAN siap menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Nasib PKS
Pertemuan Prabowo dan Petinggi PKS
Lantas, bagaimana dengan PKS?
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan, PKS tetap berada di luar pemerintahan, agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa.
Jazuli menegaskan, PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
Menurut dia, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat dan partainya tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal 'check and balances' sesuai konstitusi. Apalagi, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2019, seperti dilansir Antara.
Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyarankan Jokowi tidak perlu menarik-narik partai yang kalah dalam Pemilu untuk masuk koalisi.
Hidayat menuturkan, partai-partai yang baru merapat ke pemerintah ini, jangan sampai mengganggu jatah kursi menteri partai yang sejak awal mengusung Jokowi.
Dia menilai lebih baik partai yang kalah tetap berada di luar pemerintah. Seperti yang diputuskan sikap politik PKS menjadi oposisi Jokowi.
"Alangkah bagusnya, sudahlah kita pakai peraturan yang bagus aja, demokrasi mengenal yang adanya di pemerintahan dan di luar pemerintahan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
