Para anggota MPR RI yang berasal dari bumi Cendrawasih bersepakat untuk membentuk Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat. Lembaga itu bertujuan menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan di sana.
Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat secara resmi dideklarasikan di di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang dinobatkan sebagai ketua badan komunikasi itu mengatakan, dirinya mendapat persetujuan dari 21 orang yang terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua dan Papua Barat.
Yorrys yang merupakan senator asal Papua Barat itu akan dibantu oleh Wakil Ketua Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), dan Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat.
“Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys dalam jumpa pers di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).
Deklarasi itu juga dihadiri anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Barat Rico Sia. Kemudian, anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Trifena Tinal, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dapil Papua Robert Rouw, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Ina Elisabeth Kobak, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Sulaiman Hamzah, serta Yorrys, Komarudin, dan Filep.
Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat akan segera melakukan inventarisir persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu.
“Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.
Yorrys juga menuturkan, Badan Komunikasi itu akan segera menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.
Sementara itu, Komarudin mengatakan, badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan.
“Itulah yang menjadi dasar utamanya. Sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” paparnya.
Dia mengingatkan tujuan bernegara itu ada lima. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selama ini, kata Komarudin, penyelesaian persoalan yang terjadi di Papua masih jauh dari tujuan bernegara ini. Karena itu, dengan hadirnya badan baru ini, harapanya bisa membantu pemerintah dalam menginventarisir persoalan.
“Kami membantu niat baik dari hati Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin.
Lebih lanjut, Komarudin menyatakan, sebenarnya lembaga seperti ini sudah sejak periode sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang atau 2019-2024 lebih kompak karena melihat kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
“Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.
Senada dengan Yorrys dan Komarudin, anggota DPD RI Filep Wamafma yang juga berasal dari Papua meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi yang baru agar fokus menyelesaikan persoalan di tanah kelahirannya.
“Persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang. Tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya,” tandas Filep.
