Anggota DPR Rahmad Handoyo mengkritisi sikap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang meragukan kemampuan petani untuk mencapai swasembada pangan. Utamanya di bawang putih. Budi daya bawang putih dinilai Mentan tidak menguntungkan secara ekonomi.
Kemarin, Menteri Syahrul melakukan tatap muka sekaligus silaturrahmi dengan para mantan Menteri Pertanian dan pejabat teras Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung PIA, kantor pusat Kementan. Dalam sambutannya, Syahrul berbagi pengalaman tentang mustahilnya bawang putih bisa tumbuh dengan baik di Indonesia.
“Ada pengalaman saya. Ini bukan basa-basi Pak Irjen. Waktu saya camat di Kecamatan Bontonompo (Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan), saya membuat budi daya bawang putih dan bawang merah. Saya (sampai) pindahkan orang dari Bima, ternyata tidak berhasil itu. Bawang merahnya bisa, kecil-kecil tapi tidak besar. Sementara bawang putih tidak bisa (sama sekali),” kata Syahrul.
Bukan cuma saat menjabat camat saja, Syahrul kembali mencoba mengembangbiakkan bawang putih ini ketika menjabat Bupati di Gowa. Berdasarkan hasil studi kawasan, maka dipilihlah (daerah) Malino untuk budi daya bawang putih. Namun usaha Syahrul lagi-lagi gagal padahal saat itu dia sampai menyewa konsultan dari China untuk bisa memastikan budidaya bawang putih ini bisa berhasil.
“Saya coba di Malino dengan ketinggian yang sempurna. Saya cari (pakar bawang putih) dari China, bawa dari Guang Zhou, saya gaji 9 juta per bulan. Keluar juga (umbinya), tapi kecil-kecil. Dan rugilah (tidak ekonomis). Kalau begitu jangan dipaksakan (kalau tidak bisa). Tapi kalau saya salah, saya tarik pernyataan saya,” kata Syahrul.
Karena itu, Syahrul berpendapat impor pangan bukanlah hal yang haram. Tapi impor bisa dilakukan jika semua upaya, langkah, dan antisipasi sudah seluruhnya diterapkan namun tak kunjung berhasil. Syahrul pun menganalogikan kebijakan impor seperti hubungan suami istri yang terpaksa harus cerai di tengah jalan.
“Sama seperti bercerai dengan istri, tidak haram tapi itu masalah yang paling dibenci oleh Tuhan,” kata Syahrul.
Sikap Syahrul itu ditanggapi sinis oleh anggota DPR Rahmad Handoyo. Handoyo yang pada periode lalu merupakan anggota Komisi IV, mitra kerja Kementan, menganggap pernyataan Syahrul keliru besar.
“Saya katakan itu (bawang putih tidak menguntungkan) salah besar. Apa gunanya Kementan membuat aturan wajib tanam bawang putih bagi importir 5 persen dari kuota impornya. Jadi harus dikoreksi itu kalau disebut bawang putih tidak bisa tumbuh,” sentil Rahmad.
Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan, saat ini sudah mulai banyak berdiri lagi sentra-sentra baru bawang putih sebagai akibat dari kebijakan Kementan yang mewajibkan wajib tanam bawang putih bagi importir ini.
“Di Magelang ada, Jawa Timur juga ada. Kita kan memang punya komoditas bawang putih yang bisa ditanam. Bahkan ada ketentuan Permentan yang mewajibkan setiap importir yang mendapat kuota impor wajib menanam lima persen dari kuota impor. Jadi artinya bisa tumbuh,” katanya.
Selain itu, sambung dia, sebelumnya para petani dahulu punya pengalaman di mana bawang putih yang dihasilkan produktivitasnya sangat tinggi dan ketergantungan impor bawang putih sangat kecil.
“Jadi ayolah kita bersama-sama (mewujudkan swasembada bawang putih). Memang saat ini kita masih ketergantungan terhadap impor bawang putih tapi jangan terlalu besar. Kemudian Kementan kan sudah menginisasi agar setiap importir wajib hukumnya berkontribusi menaman bawang putih. Artinya kan bisa,” katanya.
Karena itu, dia meminta agar Syahrul tetap mempertahankan kebijakan wajib bawang putih yang sudah ada ini. Menurutnya, pengalaman dia gagal menanam bawang putih tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa bawang putih tidak bisa tumbuh di Indonesia, kalau pun tumbuh tidak ekonomis.
“Kalau serta merta hanya untuk impor, ya bangsa kita akan jadi bangsa pedagang. Kalau ada orang mengatakan ngapain komunikasi dengan petani (untuk tanam bawang putih), lebih baik jadi bangsa pedagang itu harus kita lawan. Karena faktanya kita ada,” katanya.
