Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai masalah anggaran yang muncul tiap tahun disebabkan sistem yang diwarisi dari masa ke masa. Fraksi PKS di DPRD DKI membela Anies dan mengatakan aparat tak cermat dalam penyusunan anggaran.
"Sepakat dengan Gubernur. Faktanya memang aparat birokrasi sering tidak cermat dalam menyusun anggaran. Selain itu juga perencanaannya sering bermasalah. Dan ini setiap tahun sering sekali terjadi, " kata Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin, kepada wartawan, Rabu (30/10/2019) malam.
PKS juga menyinggung transparansi anggaran untuk menanggulangi masalah ini. Dia memandang semua pihak harusnya bisa mengetahui anggaran daerah.
"Transparansi anggaran itu penting, bukan hanya anggota DPRD yang bisa mengakses, tapi publik dan masyarakat harus bisa mengaksesnya agar bisa ikut mengawasi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era Gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.
Dalam masalah rencana anggaran 2020 DKI Jakarta beberapa hal menjadi sorotan, salah satunya adalah anggaran lem Aibon untuk sekolah senilai Rp 82 miliar. Anggaran untuk pulpen pun juga dianggap mahal.
Link rencana anggaran 2020 di apbd.jakarta.go.id sempat bisa diakses hingga akhirnya anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar jadi sorotan. Tetapi kini tidak ada pilihan '2020' di halaman utama situs APBD DKI. Saat membuka laman http://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang di publikasikan'.
