Polemik soal menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi salah satu sorotan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu berjanji akan melakukan kajian yang lebih cermat untuk membahasnya.
Dijelaskan Bamsoet, MPR akan melakukan kajian mendelam dengan melibatkan seluasnya partisipasi rakyat. Karena itu dirinya berencana mengunjungi langsung berbagai lapisan masyarakat di berbagai kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa, untuk mendengar langsung masukan dari masyarakat.
“Pada prinsipnya, substansi di dalam Pokok-Pokok Haluan Negara hanya memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional, “Polemik Menghadirkan Kembali GBHN”, yang diselenggarakan Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Institut Pertanian Bogor, di Kampus IPB Dramaga, Kamis, (31/10).
Karena itu, hadirnya kembali GBHN tidak akan mengurangi ruang kreativitas presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan sesuai visi misi yang disampaikannya saat kampanye.
“Justru dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis,” ujarnya.
Turut menjadi narasumber lainnya antara lain Peneliti Senior LIPI Prof. Siti Zuhro, Guru Besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri, Direktur Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian dan anggota DPR Ichsan Firdaus.
Bamsoet yang juga Mantan Ketua DPR ini memaparkan, urgensi awal mengapa muncul wacana mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN adalah, agar tidak terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah, maupun antara satu periode pemerintahan dengan periode pemerintahan penggantinya.
Mengingat sistem perencanaan pembangunan nasional berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih.
“jadi agar ada keselarasan dan keberlanjutan dalam setiap periode pemerintahan,” imbuhnya.
Bahkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan MPR periode 2009-2014 maupun MPR periode 2014-2019 dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya para akademisi, Legislator Dapil VII Jawa Tengah itu menegaskan, pada umumnya mereka sependapat bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mencapai cita-cita bernegara.
