KETUA DPR Puan Maharani mengkritik wacana penambahan wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin merampingkan birokrasi.

"Tentu saja penambahan ini enggak efisien," kata Puan.

Kendati begitu, Puan tak mau berkomentar lebih jauh. Pasalnya, Jokowi yang mengetahui kebutuhan di kementeriannya. Puan menyerahkan keputusan akhir kepada Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bagaimanapun, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi wamen. "Jadi kita tunggu saja, apa iya nambah lagi," ungkap Puan.

Kabar penambahan wakil menteri kembali tersiar. Bila ini terjadi, Kabinet Indonesia Maju bakal semakin gemuk. Kendati begitu, Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan masalah ini. "Belum," jawab singkat Jokowi ketika ditanya soal penambahan wakil menteri di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (10/11).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi akan menambah enam wakil menteri lagi. Saat ini, jumlah wakil menteri sudah mencapai 12 orang.

Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Perpres 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam dua perpres itu, menteri akan dibantu wakil menteri sesuai penunjukan presiden.

Selain itu, Jokowi juga bakal menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI. Posisi itu sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi TNI.

Jokowi juga akan menunjuk wakil kepala staf kepresidenan. Wakil kepala staf kepresidenan itu nantinya akan membantu Moeldoko sebagai delivery unit.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan Presiden akan menambah dua jabatan wakil menteri dalam kabinet.