Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska membenarkan adanya surat edaran Fraksi Partai Golkar DPR RI yang melarang anggota fraksi meninggalkan Jakarta hingga selesainya musyawarah nasional (munas) pada 6 Desember 2019.
"Ya, ada imbauan itu menjelang Munas Partai Golkar," kata Darul Siska di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 12 November 2019.
Ia berpikir positif atas keluarnya surat edaran tersebut, yaitu agar para anggota Fraksi Golkar berkonsentrasi menghadapi Munas Golkar yang akan berlangsung di awal Desember.
Namun, dia menilai para anggota DPR memiliki konstituen di daerah yang harus rutin dikunjungi sehingga diharapkan aturan tersebut tidak terlalu protektif.
"Saya sendiri akan bertemu dengan tim saya kira-kira 80 orang. Hal ini sudah terjadwal dan segala persiapannya sudah, tempatnya sudah di-DP, orangnya sudah diundang, 'kan tidak bisa dibatalin dong," ujarnya dikutip dari Antara.
Beredar surat dengan logo lambang Golkar dan kop surat Fraksi Golkar tertanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada seluruh anggota Fraksi Golkar DPR.
Isi surat itu menyebutkan berdasarkan instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar pada tanggal 6 Desember 2019.
Surat tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Golkar DPR RI Kahar Muzakir.
Inginkan Aklamasi
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai aklamasi dalam pemilihan ketua umum Golkar di Munas akan meminimalisir perpecahan internal. Sebab, kata dia, saat aklamasi semua kader sepakat mengusung satu orang untuk menjadi ketua umum.
"Aklamasi menghilangkan itu (perpecahan). Aklamasi kan kompak sepakat musyawarah memilih seseorang. Kalau di apa katakan di voting ya pasti pecah, ini justru kebalik," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Lodewijk sebagai loyalis bakal calon ketua umum Golkar Airlangga Hartarto berharap dalam pemilihan kali ini bisa aklamasi. Alasannya, itu sesuai dengan Amanat Pancasila.
"Hanya kita mengharapkan aklamasi, aklamasi itu kan musyawarah, muyawarah mufakat itu selesai. Itu yang diamanatkan di sila keempat Pancasila," ungkapnya
