KOMISI III DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan aksi terorisme. Sikap komisi III tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III dengan BNPT di Gedung DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).
"Melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus yang diantisipasi dengan prinsi-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya untuk mencegah paham radikal terorisme," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir selaku pimpinan rapat saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan BNPT.
Selain itu, Komisi III juga meminta kepala BNPT Suhardi Alius untuk meningkatkan koordinasi BNPT dengan lembaga terkait dalam mengatasi aksi terorisme. BNPT bisa bekerja sama dengan kementerian hingga pihak keamanan TNI-Polri.
"Tingkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk optimalkan fungsi kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan deradikalisasi," papar Adies.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III juga menyinggung tentang maraknya paparan paham radikalisme yang disampaikan melalui media sosial. BNPT diminta untuk mengatasi paparan paham radikalisme yang bersumber dari media sosial. Untuk itu, Adies mendorong agar BNPT melakukan koordinasi lebih intens dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) guna mengatasi paparan radikalisme dari media sosial.
"Media sosial sebagai alat yang paling mudah diperguakan oleh kelompok teror. Komisi II mendesak kepala BNPT melakukan langkah antisipatif dengan bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menelusuri dan mengungkap aksi teror melalui media sosial," paparnya.
Sebelumnya serangkaian serangan teror di Indonesia, beberapa waktu terakhir. Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan, antara lain penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.
Kepala BNPT Suhardi Alius menuturkan saat ini BNPT akan meningkatkan kerjasamanya dengan beberapa kementerian dan lemabaga dalam mengatasi paham radikalisme. Hal tersebut dilakukan untuk meredam jangkauan paparan paham radikalisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
"Teknologi dan informasi sudah luar bisa mempengaruhi kehidupan, bagaimana pola pendidikan yang pas. Dunia sudah terbuka, dunia dalam genggaman, kita sudah tersambung dengan separuh penduduk dunia ini yang perlu kaitannnya dengan kementerian dan lembaga," papar Suhardi.
Suhardi menjelaksan bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) BNPT akan menempatkan 260 ribu penceramah agama yang kontra terhadap paham radikalisme. BNPT juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membahas kurikulum pendidikan khusus tentang pendidikan karakter.
"Mugkin kita potret lagi bahan bahan ajarannya dan itu akan kita komunikasikan, sehingga masyarakat betul betul masyarakat siap menghadapi dinamika perkembangan zaman tanpa harus tetutup," ujarnya.
Bekerjasaman dengan Densus 88, Suhardi menjelaskan BNPT akan berkonsentrasi untuk melakukan tindakan pencegahan. Target BNPT masyarakat diharapkan memiliki kekebalan atau imunitas terhadap paham radikal. BNPT memiliki tugas untuk mereduksi paham-paham radikal.
"Kita akan mereduksi paham radikal. Yang bisa kita bisa harapkan semua bagaimana masyarakat kita khususnya anak muda terhindar dari target brain washing. Karena anak muda cenderung labil," ujarnnya.
