Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan masih terdapat banyak tantangan dan persoalan yang nemerlukan perbaikan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional. Menurutnya, terdapat berbagai hal yang perlu disinergikan dan menjadi perhatian berbagai pihak terkait pengelolaan Kawasan Borobudur.
Putra menegaskan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Otoritas Borobudur (BOB) serta seluruh stakeholder terkait tata kelola Kawasan Wisata Borobudur yaitu mengenai penyusunan perencanaan pengembangan, seperti Master Plan, AMDAL, Detail Engineering Detail (DED) serta fasilitas pengembangan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A).
“Kita harapkan setelah ditetapkan sebagai wisata prioritas oleh Presiden, salah satu dari lima (wisata super prioritas), itu ada speeding up, ada percepatan. Dan seluruh pihak harus segera bersinergi dan bekerja sama. Jangan seperti sekarang itu jalan sendiri dan masing-masing ya,” kata Putra saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kawasan Borobudur dan ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2019).
Selain itu, politisi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti persoalan mengenai minimnya komunikasi antara BOB dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Putra menilai SDM yang berkompeten merupakan salah satu tantangan dalam mengantisipasi antusiasme wisatawan ke Borobudur.
Untuk itu, legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I tersebut menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda, BOB, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan visi terkait pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur sebagai kawasan wisata super prioritas, sehingga pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur dapat menjadi lebih optimal dan terukur.
