Nomenklatur lucu dan tak lazim ternyata ditemukan dalam anggaran pendidikan. Nama nomeklaturnya “Dana Transfer Umum Yang Diperkirakan Untuk Pendidikan”. Tahun 2019 lalu dialokasikan dalam nomenklatur tersebut Rp 168 triliun. Dan pada 2020 nomenklatur yang sama muncul dengan anggaran mencapai Rp 260 triliun.
Temuan ini diungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Selasa (26/11/2019), bertajuk UU Nomor 14/ 2005 Sejahterakan Guru?”. Selain mempertanyakan pemberian nama nomenklatur anggaran tersebut, Fikri juga mempertanyakan ke mana isi anggaran dari nomenklatur ini. Besaran anggarannya cukup untuk membantu pembiayaan bidang pendidikan.
“Kalau dibuka lagi ada dana dengan nomenklatur lucu, yaitu ‘Dana Transfer Umum Yang Diperkirakan Untuk Pendidikan’. Tahun 2019 Rp 168 triliun dan sekarang Rp 260 triliun,” jelas politisi PKS itu. Pada periode lalu, Kemendikbud selalu mengeluhkan anggaran pendidikan yang kurang untuk membantu para guru honorer. Padahal, selain ada di nomenklatur lucu tadi, sambung Fikri, anggaran pendidikan sudah otomatis tersedia sebesar 20 persen dari APBN sesuai amant konstitusi. Mestinya sudah cukup dengan anggaran tersebut.
“Dengan afirmasi anggaran pendidikan dalam konstitusi mestinya selesai. Walau pertumbuhan ekonomi cuma 4 persen, kalau alokasinya betul untuk pendidikan,tidak akan ada lagi keluhan dari para guru honorer,” kilah Fikri. Namun, faktanya anggaran pendidikan tidak pernah jelas. Pada 2019 anggaran belanja negara sekitar Rp 2.400 triliun dan 2020 sekitar Rp 2.500 triliun. Tapi untuk Kemendikbud hanya Rp 35 triliun.
“Rapat dengan Kemendikbud pernah buntu tahun lalu karena tidak ada anggaran. Padahal, di semua negara, anggaran pendidikan dialokasikan dengan cara afirmasi. Tidak peduli kondisi ekonomi susah, tetap 20 persen untuk pendidikan. SDM unggul Indonesia maju susah kalau gurunya menderita,” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX itu.
