Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Gelar Diskusi Bareng Netizen, MPR Ajak Warganet Gaungkan Empat Pilar

MPR terus melakukan sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) ke berbagai kalangan. Termasuk juga ke masyarakat di media sosial. Salah satunya dengan menggelar diskusi bareng netizen alias warganet.

Diskusi tersebut digelar di Hotel Veranda, Jalan Kyai Maja Nomor 63 Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Diskusi dihadiri 131 warganet dari berbagai kalangan. Ada yang aktif di Twitter, ada yang di Instagram, ada juga yang di Blog. Mereka juga datang dari berbagai daerah di Tanah Air.

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengatakan, pada awal kemerdekaan, penyebaran informasi hanya dilakukan melalui radio atau surat kabar. Namun, saat ini media sosial muncul bahkan berkembang pesat. Penyebaran informasi melalui media sosial pun begitu cepat.

"Dunia maya ini memang dunia lain yang kadang tak pernah bertemu, tapi ada salah satu jejaring. Saya surprise ketika MPR mengajak menyampaikan pesan lewat dunia maya," tutur Jazilul Fawaid.

Politikus PKB itu berharap, para pegiat media sosial ini bisa ikut berkontribusi dalam menyebarkan berita-berita mengenai MPR, khususnya Empat Pilar. Sehingga masyarakat bisa menanamkan pesan-pesan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR. Terutama dalam mewujudkan negara yang adil dan rakyatnya sejahtera.

 

"Kepada teman-teman warganet, saya berharap menjadi mitra MPR menyebarkan Empat Pilar. Karena ketika keadilan itu diabaikan, banyak muncul persoalan. Apalagi keadilan ekonomi dan keadilan hukum diabaikan maka akan memunculkan masalah-masalah kebangsaan," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Jazilul juga menyinggung adanya usulan mengenai Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dulu, sebelum 1999, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah 1999, kedudukan MPR sama dengan lembaga negara lain seperti DPR, Mahkamah Agung, maupun Presiden. Kini sama-sama lembaga tinggi negara.

"Namun, MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yaitu mengubah UUD. UUD bisa diubah. Kita sudah melaksanakan amandemen mulai 1999-2002. Untuk kali ini, kami menerima rekomendasi MPR terdahulu untuk mengamandemen UUD, memasukkan pokok-pokok haluan negara," katanya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, MPR terus berupaya menjaring aspirasi dari berbagai kalangan baik dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat agar rekomendasi amandemen UUD bisa terwujud dan keinginan untuk menyejahterakan rakyat bisa tercapai.

"Kalau warganet mau menyampaikan aspirasi mengenai perubahan amandemen UUD, kita terbuka. Salah satunya mengenai haluan negara karena negara ini butuh haluan dalam pembangunan. Dulu ada GBHN, sekarang enggak ada. Kami menunggu, silakan warganet menyampaikan masukannya," tuturnya.

 

Dalam upaya menyerap aspirasi sebelum amandemen UUD dilakukan, menurut politikus asal Bawean, Jawa timur ini, berbagai masukan diterima. Salah satunya mengenai masa jabatan presiden. "Ada yang menyampaikan sebaiknya presiden tidak hanya dua periode. Ada yang usul satu periode saja, tapi delapan tahun. Itulah yang kemudian kami MPR membuka wacana ke publik, termasuk juga pemilihan langsung dan tidak langsung," urainya. Dikatakan Jazilul, untuk pemilihan presiden langsung diatur dalam UUD. Sementara untuk pilkada hanya diatur dalam UU Pilkada. 

Staf  Khusus Pimpinan MPR, Muhammad Rizal, menambahkan, saat ini MPR juga sedang menyiapkan pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ini dianggap perlu agar pembangunan di negeri ini berjalan berkesinambungan. Agar, jangan sampai saat pemerintahan ganti, kebijakan pun ganti.

Dalam menyiapkan ini, MPR memerlukan masukan pendapat dari semua kalangan. Termasuk juga dari warganet. “Kalau ada perubahan (amandemen UUD NRI 1945), bagaimana pendapat netizen,” ucapnya.

Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menambahkan, MPR tidak mau meninggalkan satu segmen pun untuk terlibat dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR. "Kami lakukan berbagai metode dan berbagai kalangan. Sosialisasi sudah kita lakukan di kalangan SD, SMP, SMA dan juga masyarakat luas. Ini juga kalangan milenial yang tidak akan ditinggalkan," urainya.

Siti Fauziah mengatakan, kegiatan Ngobrol Bareng Netizen ini sudah dilakukan sejak 2015 di berbagai kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, Makassar, Manado, Bandung, Jambi, dan Surabaya.

“Pada 2018, kami juga mengadakan deklarasi netizen di Gedung MPR. Kami berharap ini nanti para netizen mendeklarasikan kembali apa yang akan disampaikan. Harapan MPR para netizen bisa menulis satu kata saja dalam satu hari karena follower banyak, meski hanya dengan satu kata tapi kalau dibaca para follower jadi banyak," tuturnya.

Diposting 28-11-2019.

Dia dalam berita ini...

Jazilul Fawaid

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 10