Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf tak mempersoalkan penghapusan Ujian Nasional (UN). Meski demikian, penghapusan tersebut harus diikuti oleh standar kelulusan pengganti.
"Saya rasa sih ngga masalah. Tapi penggantinya apa. Itu yang perlu saya tahu. Apakah standar kelulusan di sekolah saja, atau per provinsi, atau bagaimana," kata Dede Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Politikus Partai Demokrat ini juga menilai UN sebagai tolak ukur kelulusan SD, SMP, dan SMA belum efektif. Pasalnya, UN belum bisa menghasilkan lulusan yang siap terjun di dunia kerja.
"Tapi kalau untuk mengejar angka kognitif sih memang bagus. Namun ukuran, pendidikan karakter dan skillnya belum mencakup di sana. Dan juga kultur budaya dan geografis wilayah tidak bisa disamakan pula pada seluruh standar nasional," kata dia.
Akhirnya yang ada, lanjut dia, adalah pemaksaan harus lulus UN dan siswa terpaksa matiâÂÂmatian belajar menghapal soal-soal. Proses belajar tidak diarahkan kepada kemampuan memecahkan permasalahan, kreatifitas, inovasi dan kolaborasi.
"Harus ada terobosan baru dari Keme ndikbud dalam menyiapkan lulusan yang kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berkarakter," tegasnya.
