Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengusulkan, supaya pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Wacana ini akan menjadi masukan bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, usulan PBNU tersebut muncul karena memang biaya pemilihan presiden terlalu besar biayanya. Sehingga ada juga negatifnya, yakni terjadinya gesekan antar pendukung.
“Tentu rekomendasi dari PBNU agar presiden dipilih oleh MPR bahkan kepala daerah dipilih oleh MPR berdasarkan kajian para ulama PBNU yang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya,” ujar Jazilul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).
Jazilul mengatakan, pemerintah mesti mengeluarkan uang Rp 24 triliun untuk penyelenggaran pemilihan presiden. Sementara PBNU berpendapat jika dikembalikan ke MPR maka biaya tersebut bisa dipangkas.
Wakil Ketua MPR ini mengatakan, nantinya mewacanakan supaya ide dari PBNU ini dibahas bersama fraksi-fraksi yang ada di DPR. Intinya adalah mengurangi biaya pemilihan presiden yang mengeluarkan biaya Rp 24 triliun.
“Ya tentu Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada. Kalau semua fraksi menerima, berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU,” pungkasnya.
Diketahui, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menerima pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan lewat MPR.
Said Aqil mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan pada musyawarah nasional (munas) Nahdlatul Ulama 2012 silam di Cirebon. Sehingga PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Bukan lagi mekanisme pemilihan langsung seperti yang dilakukan saat ini.
Said mengatakan, usulan itu bukan tanpa alasan. Melaikan para kiai telah melihat dampak negatif dan positif.
“Nah, kebetulan lebih banyak negatifnya. Misalnya saja dengan berbiaya besar. Misalnya masalah biaya yang sangat besar untuk dikeluarkan,” pungkasnya.
