Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa memang ada sedikit permasalahan yang tidak sinkron dan harus segera diselesaikan terkait kebutuhan pasokan gas untuk pabrik pupuk. Rudy meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM bisa mensinkronkan kebutuhan pasokan gas yang diperlukan oleh pabrik pupuk yang bahan bakunya menggunakan gas.

“Sementara untuk kebutuhan pasokan gas dibeberapa pabrik pupuk dimasing-masing wilayah memang berbeda-beda. Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri tidak ada masalah dengan pasokan gas. Yang bermasalah adalah pabrik pupuk yang ada diwilayah Sumatera. Apabila kontrak gasnya dipabrik itu berakhir pada tahun 2021 dan 2022 dan tidak segera diantisipasi maka pabrik pupuk tersebut akan berhenti beroperasi,” ucap Rudy di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Oleh karenanya Rudy mendorong agar adanya keadilan dalam melaksanakan kegiatan harga oleh pemerintah. Ditegaskannya, untuk pupuk subsidi harus juga menggunakan gas bersubsidi. Hal ini supaya pabrik pupuknya tetap bisa eksis beroperasi dan menghasilkan profit. Sementara untuk pupuk yang diekspor, gas yang digunakan adalah gas yang tidak disubsidi, agar perusahaan gasnya bisa tetap hidup.

“Yang paling utama, didaerah-daerah Sumatera sendiri ada daerahnya yang bisa menghasilkan gas yang cukup banyak tetapi ada juga yang tidak. Untuk itu saya memberikan solusi, bagaimana kita melaksanakan injeksi gas yang kekurangan pasokannya dengan menggunakan Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Jadi bisa menggunakan kapal. Dengan begitu bisa diketahui jumlah dan dimana lokasinya,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya menganalogikan seperti kebutuhan PLN. Dimana untuk daerah tertentu yang banyak membutuhkan pasokan listrik, kebutuhan pasokannya dikirim dengan menggunakan kapal floating. “Oleh karenanya untuk kebutuhan gas bisa juga disuplay menggunakan kapal. Harapan saya, untuk daerah-daerah pabrik pupuk yang kekurangan pasokan gas, bisa disuplay dengan sistem FSRU tersebut,” pungkasnya.